Lintasjejaring.com, Samarinda – Penanganan banjir di Kota Samarinda dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pengerukan drainase secara parsial. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda meminta pemerintah menerapkan sistem penanganan banjir yang terintegrasi agar persoalan genangan tidak terus berulang. Rabu (13/05/2026).
Anggota Komisi III DPRD Samarinda sekaligus Wakil Ketua Pansus LKPJ, Abdul Rohim, menegaskan setiap kawasan di Samarinda sebenarnya telah memiliki master plan sistem pengendali banjir yang perlu diselesaikan secara menyeluruh.
“Di setiap kawasan itu sebenarnya sudah ada master plan pengendali banjirnya. Jadi satu sistem harus diselesaikan dulu,” ujarnya
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pembangunan kolam retensi maupun polder tidak akan berjalan maksimal apabila tidak dibarengi normalisasi drainase serta penyelesaian jalur outlet air.
“Jangan sampai retensinya dibangun tapi outlet dan drainasenya tidak selesai. Akhirnya fungsi pengendalian banjir tidak maksimal,” katanya.
Abdul Rohim juga menyoroti persoalan sedimentasi drainase, yang terus berulang di sejumlah kawasan Kota Samarinda. Ia menilai anggaran normalisasi saluran air, yang telah tersedia harus dimaksimalkan agar pengerukan bisa dilakukan rutin.
“Untuk sedimentasi sebenarnya sudah ada anggaran rutin di DPUPR untuk normalisasi dan pengerukan,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Pattiroy, mengatakan pemerintah kota, kini mulai memprioritaskan penanganan sejumlah titik rawan genangan, yang dipicu sedimentasi dan saluran tersumbat.
“Ada beberapa titik banjir yang dalam waktu dekat mau kita selesaikan. Salah satunya di Sukorejo karena drainasenya kembali dangkal akibat sedimentasi,” ujarnya.
Menurut Marnabas, penanganan dilakukan dengan melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), BPBD, Damkar hingga pasukan Hantu Banyu untuk mempercepat pengerukan drainase.
“Nanti kita angkat sedimentasi yang ada karena hasil pantauan saat hujan memang masih banyak saluran tersumbat,” katanya.
Ia menjelaskan pengerjaan awal akan difokuskan di kawasan Sukorejo sebelum dilanjutkan ke Damanhuri, Gerilya, Merdeka, Kebaktian hingga KS Tubun.
Selain pengerukan drainase, Pemkot Samarinda juga menyiapkan pembangunan polder di kawasan Pampang seluas sekitar 70 hektare sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir jangka panjang.
“Polder di Pampang nanti berfungsi menahan debit air dari kawasan atas sebelum dialirkan ke bendungan lainnya,” jelasnya.
Marnabas menilai sedimentasi menjadi tantangan besar karena kondisi tanah di Samarinda yang labil membuat pasir dan lumpur cepat kembali memenuhi saluran air meski baru dibersihkan.
“Kadang baru dua bulan dibersihkan, sedimentasi muncul lagi. Memang ini jadi persoalan serius,” pungkasnya.
Penulis : Kinka
Editor : Redaksi
