Lintasjejaring.com, Berau – Wacana pengambil Alihan kewenangan pengelolaan, Pulau Kakaban oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), mendapat penolakan tegas, dari H. Saga, Anggota Komisi III DPRD Berau.
Ia menilai langkah ini, akan merugikan Kabupaten Berau, tidak hanya itu, hal ini juga mempengaruhi secara ekonomi dan sosial.
“Saya tidak sependapat, dengan wacana pengambilan kewenangan, pengelolaan Pulau Kakaban oleh provinsi. Ini bukan sekadar soal wilayah, tapi soal kewenangan, yang selama ini secara perlahan, diambil alih dari Kabupaten Berau,” terangnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pengalaman sebelumnya telah menunjukkan, bahwa pengalihan kewenangan, di sektor strategis, seperti pertambangan, kehutanan, dan kelautan ke provinsi, justru memperlemah pengawasan, dan memperbesar potensi, eksploitasi yang tidak berpihak, pada masyarakat lokal.
Ia menegaskan, bahwa Pulau Kakaban, adalah ikon pariwisata Berau, dan simbol kebanggaan masyarakat setempat, yang harus tetap dikelola oleh, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, agar pengelolaannya, bisa lebih terkontrol dan berorientasi, pada pelestarian serta kesejahteraan warga.
“Kalau dikelola kabupaten, kita bisa pastikan pengawasan, akan lebih maksimal. Karena itu, bagian dari aset daerah yang harus kita jaga,” ujarnya.
Ia pun mendesak, agar Pemerintah Kabupaten Berau, segera mengambil sikap tegas, dan menyampaikan penolakan secara resmi, kepada Pemerintah Pusat, jika benar wacana ini terus berjalan.
“Pemerintah daerah, tidak boleh diam ketika kewenangan atas aset penting, seperti Pulau Kakaban hendak diambil alih. Pemkab Berau, harus bersuara ke pusat. Ini menyangkut kebanggaan dan masa depan Berau. Jangan sampai kita hanya jadi penonton, di tanah sendiri,” tegasnya
Ia juga menekankan, pada pentingnya pengelolaan lokal, untuk menjamin kesinambungan ekowisata, perlindungan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat, dalam pengembangan potensi daerah.
“Harus dijaga agar Kakaban, tetap lestari dan dinikmati, oleh generasi kita sendiri. Jangan sampai kehilangan lagi, atas nama birokrasi,” pungkasnya.
Iza/ADV/Ed-Sean/DPRD Berau
