Lintasjejaring.com, Samarinda — Pengadaan seragam sekolah kembali menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyoroti beban ekonomi yang ditanggung orang tua, khususnya untuk seragam batik dan pakaian olahraga yang desainnya berbeda-beda di tiap sekolah.
Novan mengusulkan agar Pemerintah Kota menanggung biaya pengadaan dua jenis seragam tersebut bagi siswa dari jalur afirmasi atau keluarga kurang mampu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau pakaian putih biru dan pramuka masih bisa dicari di luar. Tapi kalau batik dan olahraga tidak bisa karena tiap sekolah punya ciri khas sendiri,” ujarnya.
Ia menyatakan bahwa tanpa dukungan pemerintah, orang tua cenderung dibebani biaya tambahan dari koperasi sekolah. Masalah ini diperparah oleh ketiadaan regulasi harga yang jelas, yang membuka ruang bagi koperasi untuk menjual dengan harga seenaknya.
Menurut Novan, praktik seperti penjualan sampul rapor, tes psikologi, hingga asuransi di koperasi sekolah juga patut dievaluasi.
Ia menilai beberapa dari item tersebut tidak benar-benar dibutuhkan, apalagi ketika siswa sudah terlindungi oleh BPJS Kesehatan.
“Kalau tidak ada standarisasi, koperasi bisa menjual dengan harga sekehendaknya. Ini yang harus dicegah,” tegasnya.
Lebih jauh, Novan menegaskan pentingnya regulasi sebagai pedoman bagi sekolah dan koperasi dalam mengambil kebijakan terkait kebutuhan siswa. Regulasi yang baik akan memberi kepastian kepada orang tua, sekaligus mencegah terjadinya praktik yang merugikan.
“Kalau regulasi ini ada, bisa menjadi acuan sekolah, dan orang tua tidak ragu menyampaikan keluhan,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan dukungan DPRD terhadap upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda yang kini tengah menyusun aturan dan skema subsidi pendidikan.
Namun, ia mengingatkan agar fokus utama diberikan pada pemenuhan kebutuhan seragam khas yang tidak tersedia bebas di pasaran.
“Kalau bisa ini dicover pemerintah, itu cukup membantu. Terutama bagi anak-anak dari jalur afirmasi. Untuk siswa lain bisa dibahas di tahun anggaran berikutnya,” tutup Novan.
(Ard/ADV DPRD Samarinda)
