Lintasjejaring.com, Samarinda-Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengimbau masyarakat untuk menjaga etika dalam berdemokrasi, khususnya di ruang digital. Ia menyoroti maraknya praktik doxing (penyebaran data pribadi) dan serangan pribadi terhadap pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah di media sosial.
“Demokrasi bukan ruang bebas untuk menyerang pribadi. Doxing atau penyebaran hoaks jelas bertentangan dengan semangat demokrasi yang sehat,” ujar Helmi, Senin (19/05/2025).
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah hal wajar, namun harus disampaikan secara santun, berdasarkan data dan fakta.
“Kita tidak bisa menutup ruang kritik, tapi harus disampaikan dengan cara yang benar. Bukan asal bicara apalagi menyebar hoaks,” ucapnya.
Menurut Helmi, kebebasan berpendapat harus diimbangi dengan tanggung jawab. Ia menilai media sosial sering menjadi tempat yang memperuncing polarisasi akibat kurangnya literasi digital.
“Kritik seharusnya jadi bahan refleksi bersama, bukan alat untuk memecah belah. Samarinda ini satu kota, mari jaga kebersamaan,” tuturnya.
Helmi juga mendorong masyarakat untuk menggunakan jalur resmi dalam menyampaikan aspirasi, seperti mekanisme pengaduan ke DPRD atau forum dialog terbuka.
“DPRD selalu terbuka terhadap kritik dan masukan, selama disampaikan secara santun dan berdasar,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa penyebaran informasi palsu dan doxing dapat merugikan korban serta menciptakan keresahan sosial.
“Kalau hoaks terus beredar, bisa timbul ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan menghambat pembangunan,” jelasnya.
Untuk itu, ia mengajak semua pihak, termasuk komunitas, akademisi, dan influencer, berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang etika bermedia sosial.
“Demokrasi yang sehat dimulai dari cara kita berinteraksi di ruang publik. Mari kita jaga ruang digital agar tetap sehat dan produktif,” pungkasnya.
(Gil/ADV DPRD Samarinda)
