Lintasjejaring.com, Samarinda – Efisiensi anggaran Pemerintah Kota Samarinda pada 2026 mulai berdampak terhadap sejumlah program pelayanan masyarakat. Salah satunya dirasakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Samarinda yang harus menata kembali program di tengah ketersediaan anggaran sekitar Rp10 miliar. Selasa (18/08/2026).
Kondisi tersebut membuat DP2KB harus lebih selektif dalam menentukan kegiatan yang akan dijalankan. Pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat menjadi salah satu prioritas yang berupaya dipertahankan.
Kepala DP2KB Kota Samarinda, drg. Deasy Evriyani, M.Si., mengatakan penyesuaian anggaran memang berpengaruh terhadap pelaksanaan sejumlah program. Namun, efisiensi tidak berarti seluruh layanan dihentikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Memang ada penyesuaian karena anggaran kita mengalami efisiensi. Tetapi kami tetap berupaya agar fungsi pelayanan publik DP2KB bisa berjalan secara optimal,” kata Deasy.
DP2KB sendiri tidak hanya menangani urusan pelayanan Keluarga Berencana (KB). Perangkat daerah tersebut juga memiliki tanggung jawab dalam pembinaan keluarga, pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas, Gerakan Orang Tua Asuh hingga berbagai program yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting.
Banyaknya cakupan program tersebut membuat keterbatasan anggaran harus diikuti dengan penentuan skala prioritas. Program yang dinilai paling mendesak dan bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi perhatian utama.
“Kami melakukan pemetaan dan menentukan prioritas. Mana pelayanan yang memang harus tetap berjalan, itu yang kami upayakan untuk dipertahankan,” ujarnya.
Salah satu strategi yang ditempuh DP2KB adalah memperluas kolaborasi dengan pihak lain. Fasilitas kesehatan, organisasi profesi hingga sektor swasta dinilai dapat menjadi mitra dalam mempertahankan akses pelayanan bagi masyarakat.
“Kami tetap membuka ruang kolaborasi dengan pihak lain. Prinsipnya, bagaimana keterbatasan anggaran ini tidak kemudian membuat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan menjadi terabaikan,” jelas Deasy.
Meski demikian, ia menyadari kerja sama eksternal bukan solusi tunggal. Dukungan Corporate Social Responsibility (CSR), misalnya, tetap memiliki keterbatasan dan tidak dapat sepenuhnya menggantikan pembiayaan dari pemerintah.
“Kami tidak bisa hanya bergantung pada CSR. Tetapi kalau ada peluang kolaborasi yang memang memungkinkan dan sesuai aturan, tentu akan kami optimalkan,” katanya.
Deasy menegaskan pelayanan KB tetap menjadi bagian penting dari tugas DP2KB. Terlebih, layanan tersebut dibutuhkan masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun kendala akses terhadap fasilitas kesehatan.
“Pelayanan KB tetap menjadi bagian penting dari fungsi kami. Jadi bagaimana pelayanan itu bisa tetap diberikan dengan kondisi anggaran yang ada, itu yang terus kami upayakan,” tegasnya.
Di sisi lain, kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih, menilai pemangkasan anggaran perlu dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat, khususnya penerima layanan yang sebelumnya mendapatkan bantuan secara gratis.
Riska menyebut program fasilitasi KB gratis sebelumnya cukup diminati masyarakat kurang mampu. Pelaksanaannya bahkan melibatkan sejumlah rumah sakit dan menyediakan dukungan biaya perjalanan bagi peserta yang berasal dari wilayah yang jauh.
“Setelah ada efisiensi anggaran, anggarannya dipangkas sehingga mereka tidak bisa lagi melaksanakannya. Padahal masih banyak masyarakat yang berminat,” kata Riska.
Menurutnya, persoalan anggaran pada program KB memiliki dampak yang langsung dirasakan masyarakat. Kelompok berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling berpotensi kesulitan ketika pelayanan yang sebelumnya mendapat dukungan pemerintah harus dikurangi.
“Fasilitasi KB gratis ini sangat membantu masyarakat kurang mampu, terutama mereka yang selama ini terkendala biaya untuk mendapatkan pelayanan,” ujarnya.
Riska juga mengingatkan bahwa tanggung jawab DP2KB tidak berhenti pada program KB. Dengan cakupan tugas yang luas, termasuk pembinaan keluarga dan penanganan stunting, perangkat daerah tersebut tetap membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
Karena itu, ia mendorong adanya alternatif pembiayaan tanpa menjadikan CSR sebagai satu-satunya tumpuan.
“Sepintar-pintarnya kepala dinas mencari solusi. Kalau terus-menerus mengandalkan CSR juga sulit. Semua OPD pasti sama-sama membutuhkan bantuan CSR,” jelasnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan program, Riska menyatakan Komisi IV DPRD Samarinda akan berupaya membantu melalui alokasi pokok-pokok pikiran (pokir).
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan ruang fiskal bagi DP2KB untuk kembali menjalankan sejumlah program yang terdampak efisiensi.
“Insyaallah nanti akan saya titipkan anggaran di DP2KB untuk menambah, biar programnya bisa berjalan. Meskipun tidak banyak, sekitar Rp1,5 miliar,” ungkapnya.
Dengan kondisi anggaran yang lebih terbatas, DP2KB Samarinda kini dituntut tidak hanya mempertahankan program prioritas, tetapi juga mencari pola pelayanan yang lebih efisien. Di sisi lain, dukungan legislatif diharapkan dapat menjadi tambahan untuk memastikan program KB dan pembinaan keluarga tetap menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Penulis : Zull
Editor : Redaksi
