Kasus Panti Sosial Di Samarinda Menguak Masalah Sistemik, DPRD Minta Penanganan Nasional

- Redaksi

Rabu, 30 Juli 2025 - 11:13 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti

Foto : Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti

Lintasjejaring.com, Samarinda – Dugaan pelanggaran di salah satu panti sosial di Samarinda membuka mata publik terhadap persoalan mendalam dalam layanan perlindungan sosial di tingkat daerah.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai kasus ini tak bisa disikapi sekadar sebagai insiden lokal, melainkan harus menjadi alarm bagi reformasi layanan sosial yang lebih luas.

“Ini bukan soal satu tempat saja. Tapi bagaimana sistem kita menampung dan merawat anak-anak berkebutuhan khusus dan terlantar secara manusiawi dan berkelanjutan,” ujar Sri Puji.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menegaskan perlunya membuka kasus ini secara transparan dan menjadikannya pijakan untuk mendorong kebijakan baru, baik di tingkat kota, provinsi, maupun pusat.

“Kalau dibuka dengan serius dan jujur, akan terlihat bahwa kita kekurangan fasilitas, aturan kita kaku, dan belum ada dukungan nyata untuk penanganan jangka panjang,” ungkapnya.

Kasus ini, lanjutnya, bisa menjadi momentum untuk mendorong lahirnya panti sosial khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Samarinda, serta memperluas program rumah perlindungan sosial yang lebih fleksibel.

Baca Lainnya:  31 Lulusan SD Belum Dapat Sekolah Negeri, DPRD Samarinda Kawal Penempatan hingga Evaluasi Daya Tampung
Baca Lainnya:  DPRD Berau Dukung Relokasi Warga Bantaran Sungai, Desak Pemkab Hadir Secara Nyata

Namun, Sri Puji juga menyoroti adanya keterbatasan regulasi dan anggaran yang selama ini menjadi batu sandungan. Salah satunya, pembatasan waktu tinggal anak di rumah singgah yang maksimal hanya 15 hari.

“Padahal dalam banyak kasus, anak-anak ini butuh pendampingan jauh lebih lama. Ini butuh kebijakan baru, bukan sekadar tambal sulam,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan panti sosial masih menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sementara kebutuhan mendesak seringkali ada di kota/kabupaten.

Baca Lainnya:  Rencana Pembangunan Pasar Kampung Dikaji Ulang, DPRD Minta Diskoperindag Hati-Hati

Oleh sebab itu, DPRD Samarinda mendorong agar Kementerian Sosial membuka ruang kebijakan yang lebih adaptif agar penanganan sosial tidak terhambat oleh batasan-batasan administratif.

“Kalau kita menunggu revisi regulasi nasional, bisa sangat lambat. Harus ada kelonggaran dalam situasi tertentu. Anak-anak ini tidak bisa menunggu,” pungkasnya.

 

(Ard/ADV DPRD Samarinda)

Follow WhatsApp Channel lintasjejaring.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

HKN ke-62, Dinkes PPU Alihkan Fokus Peringatan ke Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Pengadaan Barang dan Jasa Desa di PPU Diingatkan Tak Boleh Mendahului Perencanaan Anggaran
Kerja Sama Pasokan Pangan Diperkuat, PPU Gandeng Balikpapan dan Paser Kendalikan Inflasi
Dekranasda PPU Bidik Pasar Lebih Luas untuk Batik Bulau Sayang dan Kerajinan Lokal
Bupati Kukar Kunjungi Google Indonesia, Perkuat Wawasan Kebijakan Teknologi Pendidikan
Kukar Jadi Tuan Rumah Temu Pegiat TBM Nasional ke-2, Diikuti Komunitas dari Seluruh Indonesia
Pengukuhan Pengurus GPMB Kukar dan Pengumuman Pemenang Lomba Menulis Surat untuk Bupati
Identitas Anak Terlantar Jadi Perhatian, Disdukcapil PPU Gandeng Kejaksaan Urus Legalitas

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 14:38 WITA

HKN ke-62, Dinkes PPU Alihkan Fokus Peringatan ke Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Kamis, 12 November 2026 - 14:27 WITA

Pengadaan Barang dan Jasa Desa di PPU Diingatkan Tak Boleh Mendahului Perencanaan Anggaran

Kamis, 12 November 2026 - 14:23 WITA

Kerja Sama Pasokan Pangan Diperkuat, PPU Gandeng Balikpapan dan Paser Kendalikan Inflasi

Kamis, 12 November 2026 - 14:16 WITA

Dekranasda PPU Bidik Pasar Lebih Luas untuk Batik Bulau Sayang dan Kerajinan Lokal

Rabu, 11 November 2026 - 20:56 WITA

Bupati Kukar Kunjungi Google Indonesia, Perkuat Wawasan Kebijakan Teknologi Pendidikan

Berita Terbaru