Lintasjejaring.com, Samarinda – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda memperkuat kemitraan strategis dengan insan pers di Kalimantan Timur. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi keimigrasian yang cepat, akurat, objektif, sekaligus mudah dipahami. Kamis (13/08/2026).
Komitmen itu disampaikan dalam Forum Kemitraan Media Keimigrasian Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda.
Mengusung tema “Membangun Kemitraan Strategis dengan Media untuk Menguatkan Transparansi, Edukasi Publik, dan Citra Positif Keimigrasian”, forum tersebut mempertemukan jajaran Imigrasi Samarinda dengan organisasi profesi serta berbagai perusahaan media di Kalimantan Timur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, Misnal Ariyanto menegaskan jika media bukan sekadar sarana penyebarluasan informasi. Lebih dari itu, media merupakan mitra strategis yang dapat memberikan kritik, masukan, hingga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami tidak berharap media selalu memberitakan hal-hal positif tentang kami. Kami justru membutuhkan media sebagai mitra yang objektif,” ujar Misnal.
Menurutnya, keterbukaan terhadap media menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang keimigrasian.
Misnal menegaskan pihaknya terus berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian agar semakin mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” katanya.
Ia menekankan, inovasi pelayanan tidak boleh hanya berhenti sebagai program atau slogan. Setiap pembaruan harus memberikan dampak nyata dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keimigrasian.
“Kami tidak ingin inovasi pelayanan hanya berhenti pada program, tetapi benar-benar memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat,” tegasnya.
Pengawasan Orang Asing Diperkuat, Investasi Tetap Didukung
Selain membahas pelayanan dan komunikasi publik, Misnal juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Samarinda.
Meningkatnya mobilitas internasional, investasi, serta aktivitas pembangunan di Kalimantan Timur membuat fungsi pengawasan keimigrasian menjadi semakin strategis.
Namun, ia menegaskan pengawasan tidak dimaksudkan untuk menjadi hambatan bagi investasi.
“Pengawasan keimigrasian bukan untuk menghambat investasi. Justru pengawasan yang baik memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha,” tegas Misnal.
Imigrasi Samarinda, kata dia, tetap mendukung keberadaan warga negara asing yang memberikan manfaat bagi pembangunan, masyarakat, dan perekonomian, sepanjang seluruh aktivitasnya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami mendukung keberadaan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Samarinda yang memberikan manfaat bagi pembangunan dan perekonomian, serta memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Imigrasi juga tidak bekerja sendiri. Sinergi dengan Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora, serta berbagai instansi terkait terus diperkuat.
“Pengawasan orang asing tidak bisa dilakukan oleh kami sendirian, sehingga kolaborasi dan sinergi dengan instansi lain tentu menjadi fondasi yang utama,” jelasnya.
Menurut Misnal, koordinasi lintas instansi harus menghasilkan langkah konkret dan pengawasan nyata di lapangan, bukan sekadar komunikasi administratif.
Forum Kemitraan Media Keimigrasian ini juga menjadi ruang dialog dua arah. Melalui forum tersebut, insan pers diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, kritik, serta masukan secara langsung kepada jajaran Imigrasi Samarinda.
Ketua panitia sekaligus penanggung jawab kegiatan, Jeacky Gerung, mengatakan perkembangan teknologi digital telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh dan mengonsumsi informasi.
Arus informasi yang bergerak cepat, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri bagi institusi pemerintah dalam menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Situasi tersebut menuntut institusi pemerintah untuk mampu menghadirkan komunikasi publik yang cepat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Jeacky.
Karena itu, Imigrasi Samarinda memandang kemitraan dengan media sebagai langkah penting untuk memperluas edukasi publik sekaligus mencegah munculnya informasi yang tidak akurat.
Berbagai informasi mengenai kebijakan keimigrasian, inovasi pelayanan, perlindungan Warga Negara Indonesia, pengawasan orang asing, hingga program Direktorat Jenderal Imigrasi diharapkan dapat tersampaikan secara objektif kepada masyarakat.
“Melalui kemitraan yang kuat dengan media, kami berharap informasi keimigrasian dapat tersampaikan secara benar, objektif, dan mudah dipahami masyarakat,” katanya.
Tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, forum tersebut juga dirancang sebagai awal dari pola komunikasi yang lebih terstruktur antara Imigrasi dan media.
Ke depan, Imigrasi Samarinda berencana memperkuat jaringan komunikasi melalui penyusunan database media serta pelaksanaan media monitoring sebagai bagian dari evaluasi strategi komunikasi publik.
“Kami ingin membangun hubungan yang tidak hanya terjalin pada saat pelaksanaan kegiatan, tetapi berkembang menjadi kemitraan yang berkelanjutan,” tegas Jeacky.
Menurutnya, komunikasi yang terbangun secara berkelanjutan dapat membantu memperluas informasi publik, mencegah disinformasi, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi keimigrasian.
PWI Kaltim: Kemitraan Harus Menghasilkan Manfaat Nyata
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Timur, Abdurrahman Amin mengapresiasi pelaksanaan Forum Kemitraan Media Keimigrasian yang digelar Imigrasi Samarinda.
Menurutnya, kegiatan tersebut tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata. Hal yang lebih penting adalah membangun hubungan profesional dan berkelanjutan antara institusi pemerintah dan insan pers.
“Output dari gathering ini bukan hanya seremonial, tetapi outcome yang jauh lebih penting adalah membangun kemitraan,” ujar Abdurrahman.
Ia menilai pemerintah dan pers memang memiliki mandat yang berbeda. Namun, keduanya memiliki titik temu yang sama, yakni memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Mandataris kantor keimigrasian adalah berbicara tentang pelayanan dan kemudahan, sementara mandataris kita sebagai pekerja pers adalah menjaga kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang penting untuk mereka dapatkan,” katanya.
Abdurrahman juga mengingatkan insan pers agar tetap menjadikan fakta, etika, dan nilai kemanusiaan sebagai dasar dalam menjalankan tugas jurnalistik.
“Teman-teman pers harus memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan yang lebih penting memperjuangkan kemanusiaan itu sendiri,” tegasnya.
Di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial, kecepatan dalam menyampaikan informasi tidak boleh mengabaikan akurasi dan etika.
Kritik terhadap pemerintah tetap menjadi bagian penting dari fungsi pers. Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara bertanggung jawab dan tetap menjunjung tinggi martabat profesi.
“Percuma kita mengkritik pemerintah, tetapi dengan cara yang tidak bermoral. Itu yang harus kita tegakkan,” ujarnya.
Forum Kemitraan Media Keimigrasian Tahun 2026 sendiri diisi dengan sejumlah agenda, mulai dari media briefing, media tour ke area pelayanan, dialog bersama media, penandatanganan piagam komitmen, konferensi pers hingga sesi tanya jawab.
Melalui forum tersebut, Imigrasi Samarinda berharap terbangun komunikasi yang semakin terbuka dengan insan pers, sekaligus meningkatkan literasi masyarakat mengenai pelayanan, kebijakan, dan pengawasan keimigrasian.
Abdurrahman berharap kemitraan yang telah dibangun dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Kita berharap masyarakat mendapatkan informasi yang utuh bahwa Kantor Imigrasi yang dipimpin Pak Misnal sedang berbenah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya di Kota Samarinda,” pungkasnya.
Penulis : Zull
Editor : Redaksi
