Lintasjejaring.com, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahroni Pasie, sebut keadaan tenaga pendidik masih memprihatinkan.
Hal itu ia sampaikan perihal berbagai persoalan yang dialami oleh para guru SD. Mulai dari beban kerja yang berat, menerima gaji jauh di bawah standar kelayakan, bahkan keterlambatan menerima gaji
“Seorang guru SD harus menangani satu kelas penuh sepanjang hari, berbeda dengan guru di tingkat SMP yang mengajar per mata pelajaran. Ini membuat mereka tidak punya opsi untuk berbagi tugas,” ujar Novan dalam pernyataannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, situasi ini semakin sulit ketika guru terpaksa tetap mengajar meskipun sedang sakit atau menghadapi kendala pribadi.
Salah satu permasalahan paling mencolok adalah rendahnya gaji yang diterima guru SD. Novan mengungkapkan bahwa ada guru dengan masa pengabdian hingga 14 tahun yang hanya mendapatkan Rp400 ribu per bulan. Bahkan, beberapa laporan menyebutkan gaji Rp600 ribu yang baru dibayarkan sekali dalam enam bulan.
“Pembayaran gaji mereka sangat bergantung pada dana BOSNAS (Bantuan Operasional Sekolah Nasional) atau BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah). Sayangnya, dana ini sering tidak cukup, mengakibatkan keterlambatan pembayaran,” tambah Novan.
Selain masalah gaji, proses pengangkatan guru juga menjadi sorotan. Novan menyatakan bahwa seharusnya ada pengangkatan guru pada tahun 2020, namun hingga kini baru dijadwalkan ulang pada 1 Oktober mendatang tanpa kejelasan lebih lanjut.
“Penundaan ini sangat merugikan para tenaga pendidik yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Mereka menunggu kepastian untuk diangkat menjadi pegawai tetap,” tegasnya. Ia pun meminta pemerintah agar segera menyelesaikan proses administrasi yang tertunda.
DPRD Kota Samarinda berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak para guru melalui advokasi yang intensif. Novan menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong pemerintah daerah agar memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru, termasuk memperbaiki sistem penggajian dan mempercepat proses pengangkatan.
“Kita perlu memastikan guru SD mendapatkan hak mereka secara layak. Jika kualitas hidup guru meningkat, tentu kualitas pendidikan yang mereka berikan juga akan lebih baik,” pungkasnya.
(Has)
