Lintasjejaring.com, Samarinda – Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Mulawarman (Unmul) menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Surat tersebut berisi aspirasi mengenai proses pemilihan rektor Unmul yang dinilai perlu mengedepankan keadilan, transparansi, dan kepercayaan sivitas akademika. Senin (26/10/2026).
Surat terbuka bertajuk “Bumi Kalimantan Timur Menggugat: Kami Tolak Rektor Minoritas” itu disampaikan sebagai bentuk kegelisahan mahasiswa terhadap tata kelola pendidikan tinggi, khususnya menyangkut legitimasi kepemimpinan di lingkungan kampus.
Ketua Komisariat PMII Universitas Mulawarman, Ali Sya’ban Muthahari, menegaskan bahwa surat tersebut bukan dimaksudkan untuk membangun permusuhan terhadap pihak tertentu. Aspirasi itu, menurutnya, merupakan upaya mendorong proses pengambilan keputusan yang dapat diterima oleh komunitas akademik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Surat terbuka ini bukan lahir dari kebencian kepada siapa pun. Kami menyampaikan kegelisahan sebagai mahasiswa karena ingin memastikan bahwa keadilan, integritas, dan kepercayaan publik tetap menjadi dasar dalam tata kelola perguruan tinggi,” ujar Ali.
Menurut Ali, Universitas Mulawarman memiliki posisi strategis bagi Kalimantan Timur. Kampus tersebut tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga berperan dalam mencetak sumber daya manusia yang akan terlibat dalam pembangunan daerah dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Karena itu, proses pemilihan rektor dinilai tidak semata-mata menyangkut pergantian kepemimpinan, tetapi juga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi.
“Unmul bukan sekadar institusi pendidikan. Kampus ini memiliki tanggung jawab besar dalam menyiapkan generasi yang akan berkontribusi bagi Kalimantan Timur dan pembangunan IKN. Karena itu, proses pemilihan rektor harus mendapat perhatian yang serius,” katanya.
Soroti Aspirasi Sivitas Akademika
Dalam surat tersebut, PMII Komisariat Unmul turut menyinggung pandangan yang berkembang di kalangan sivitas akademika mengenai rekam jejak rektor petahana. Surat itu menyebut adanya penilaian positif terhadap capaian kepemimpinan sebelumnya serta pandangan bahwa petahana memperoleh dukungan mayoritas anggota Senat Universitas Mulawarman.
Selain itu, berbagai dukungan dari tokoh masyarakat, unsur Kesultanan di Kalimantan Timur, dan organisasi kedaerahan juga disebut muncul di ruang publik.
PMII menilai beragam aspirasi tersebut perlu dihargai sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, organisasi mahasiswa itu juga memahami bahwa pemilihan rektor memiliki mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk kewenangan pemerintah dalam proses penetapannya.
Ali mengatakan, aspek legalitas tetap penting, tetapi kepercayaan sivitas akademika juga perlu menjadi perhatian dalam membangun legitimasi kepemimpinan.
“Kami memahami bahwa pemilihan rektor memiliki aturan dan mekanisme yang harus dipatuhi. Namun, menurut kami, keputusan yang diambil juga perlu mempertimbangkan aspirasi akademik agar legitimasi kepemimpinan semakin kuat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kepercayaan menjadi modal penting bagi perguruan tinggi untuk menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketika muncul pertanyaan dari komunitas kampus, ruang dialog dinilai perlu dibuka agar persoalan tidak berkembang menjadi polarisasi.
“Yang kami inginkan bukan konflik atau perpecahan di lingkungan kampus. Kami ingin ada dialog yang sehat, sehingga setiap keputusan dapat dipahami dan memperoleh kepercayaan dari sivitas akademika,” tegas Ali.
Minta Pemerintah Perkuat Prinsip Keadilan (penajukan 2, bold)
Melalui surat terbuka tersebut, PMII Komisariat Unmul meminta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan perhatian terhadap penguatan tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia.
Prinsip meritokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap aspirasi akademik menjadi hal yang ditekankan dalam surat tersebut.
PMII berpandangan, perguruan tinggi harus tetap menjadi ruang pengembangan ilmu pengetahuan yang dikelola secara objektif dan bertanggung jawab. Proses pengambilan keputusan juga diharapkan tidak didominasi kepentingan sempit yang berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat.
Ali menyebut, aspirasi tersebut disampaikan secara damai dan konstitusional. Pihaknya berharap suara mahasiswa serta masyarakat Kalimantan Timur dapat menjadi bagian dari evaluasi untuk memperkuat sistem pendidikan tinggi nasional.
“Kami berharap pemerintah terus memastikan tata kelola pendidikan tinggi berjalan dengan prinsip keadilan, objektivitas, dan akuntabilitas. Aspirasi mahasiswa perlu didengar sebagai bagian dari upaya menjaga marwah perguruan tinggi,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa posisi strategis Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga sekaligus lokasi IKN membuat kualitas kepemimpinan perguruan tinggi semakin penting. Universitas Mulawarman diharapkan mampu menjadi mitra pembangunan bangsa melalui pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
“Harapan kami sederhana, setiap keputusan yang menyangkut masa depan kampus harus berpijak pada keadilan dan menghormati aspirasi akademik. Kami ingin Unmul tetap menjadi institusi yang dipercaya dan mampu menjalankan perannya bagi masyarakat,” pungkas Ali.
Melalui surat terbuka tersebut, PMII Komisariat Unmul berharap pemerintah memberi perhatian terhadap aspirasi yang berkembang di lingkungan kampus. Organisasi mahasiswa itu menekankan pentingnya dialog dan tata kelola yang transparan agar proses pemilihan rektor tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan sivitas akademika.
Penulis : Sull
Editor : Redaksi
