Lintasjejaring.com, Samarinda – Perlindungan kesehatan masyarakat di tengah kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi tuntutan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur (Kaltim). Organisasi tersebut mendesak pemerintah memperkuat langkah perlindungan, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan yang berisiko terdampak polusi udara. Senin (19/10/2026).
Desakan itu disampaikan melalui aksi di depan Kantor Gubernur Kaltim. Aksi tersebut turut menyoroti meninggalnya seorang bayi berusia 1 tahun 2 bulan yang diduga berkaitan dengan paparan kabut asap.
Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, mengatakan kondisi di lapangan menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kebakaran, tetapi juga ancaman kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi terdampak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami pernah mengunjungi dua anak di kawasan Pelita 8 yang terdampak asap karhutla. Satu anak harus dirawat di rumah sakit karena ISPA, sedangkan satu lainnya juga mengalami dampak paparan asap,” ujar Rina.
Menurutnya, pengalaman tersebut mendorong TRC PPA menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah provinsi. Ia menilai perlindungan anak harus menjadi bagian penting dari penanganan karhutla, mengingat paparan asap dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius.
Rina mengakui pihaknya tidak terbiasa menggelar demonstrasi di lingkungan pemerintahan. Namun, persoalan keselamatan anak membuat organisasi tersebut merasa perlu menyuarakan kondisi yang mereka temukan.
“Biasanya kami tidak pernah melakukan aksi demo di lingkungan pemerintah. Namun, karena ini menyangkut anak-anak, kami merasa harus maju dan menyampaikan apa yang terjadi di lapangan,” tegasnya.
TRC PPA Soroti Risiko Kesehatan Warga
TRC PPA Kaltim juga meminta pemerintah tidak hanya mengukur keberhasilan penanganan karhutla dari upaya pemadaman api. Kondisi kesehatan warga dan kualitas udara di kawasan terdampak perlu menjadi perhatian dalam menentukan langkah penanganan.
Rina menyayangkan apabila situasi kabut asap dinilai aman tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan. Ia menegaskan, perlindungan warga perlu berjalan beriringan dengan upaya pemadaman.
“Kami gerah ketika melihat kondisi di lapangan masih seperti ini, tetapi situasinya disebut aman-aman saja. Masih ada anak-anak dan masyarakat yang harus menghadapi dampak asap,” katanya.
Di tengah tuntutan tersebut, TRC PPA Kaltim menyatakan turut mendukung petugas yang berjibaku menangani kebakaran. Dukungan diberikan kepada relawan pemadam kebakaran, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Bantuan berupa makanan dan minuman disalurkan untuk mendukung kebutuhan petugas yang bekerja hingga malam hari. Rina berharap dukungan terhadap personel lapangan juga disertai perhatian terhadap keselamatan warga di sekitar lokasi kebakaran.
“Kami juga ikut menyuplai makanan dan minuman untuk petugas yang bekerja sampai tengah malam. Mereka berjibaku memadamkan api, sehingga kebutuhan dan keselamatan petugas juga harus diperhatikan,” ungkapnya.
Pemprov Kaltim Siapkan Rumah Oksigen
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menerima perwakilan massa aksi dan menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya bayi yang diduga berkaitan dengan dampak kabut asap. Ia mengatakan pemerintah provinsi telah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memperkuat penanganan karhutla.
“Kami menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya bayi yang diduga berkaitan dengan dampak kabut asap. Ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk memperkuat penanganan karhutla dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat,” ucap Gubernur Kaltim.
Pemerintah juga membahas rencana pembentukan rumah oksigen sebagai fasilitas perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan ketika kualitas udara memburuk. Kelompok yang menjadi perhatian meliputi balita, anak-anak, perempuan, dan lanjut usia.
“Kami sedang membahas rencana rumah oksigen sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi masyarakat, khususnya balita, anak-anak, perempuan, dan lansia yang rentan ketika kualitas udara memburuk,” sambungnya.
Rumah oksigen tersebut direncanakan menjadi salah satu bentuk dukungan bagi warga yang membutuhkan perlindungan kesehatan di tengah kondisi kabut asap. Namun, pelaksanaannya memerlukan kesiapan fasilitas serta koordinasi antarinstansi terkait.
Selain rencana tersebut, Pemprov Kaltim meminta Dinas Kesehatan memastikan ketersediaan masker, obat-obatan, dan kesiapan pelayanan rumah sakit untuk menangani masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
“Saya sudah meminta Dinas Kesehatan memastikan ketersediaan masker, obat-obatan, dan kesiapan rumah sakit. Jangan sampai masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat asap kesulitan mendapatkan pelayanan,” ujar Rudy.
Rudy menegaskan bahwa penanganan karhutla tetap menjadi tanggung jawab yang harus diperhatikan pemerintah daerah, meskipun Kaltim tidak termasuk dalam enam provinsi prioritas penanganan karhutla oleh pemerintah pusat.
Langkah penanganan, menurutnya, perlu diarahkan tidak hanya pada pengendalian kebakaran, tetapi juga pengurangan dampak terhadap masyarakat.
“Terlepas dari Kaltim masuk atau tidak dalam provinsi prioritas penanganan karhutla oleh pemerintah pusat, ini tetap menjadi tanggung jawab kita. Penanganan kebakaran harus diperkuat, tetapi perlindungan kesehatan masyarakat juga tidak boleh diabaikan.” tutupnya.
Penulis : Sull
Editor : Redaksi
