DPRD Samarinda Dorong Pemkot Perkuat PAD, Kurangi Ketergantungan pada Dana Transfer Pusat

Lintasjejaring.com, Samarinda – Penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat dinilai harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD Kota Samarinda menilai masih banyak potensi penerimaan daerah yang belum tergarap secara maksimal. Selasa (07/07/2026).

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Shamri Saputra, mengatakan ketergantungan terhadap dana transfer pusat selama ini membuat daerah kurang siap menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Karena itu, pemerintah daerah didorong mulai mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Menurutnya, pelayanan publik harus tetap berjalan meski kondisi fiskal mengalami tekanan. Untuk itu, pemerintah tidak hanya dituntut melakukan efisiensi, tetapi juga meningkatkan kreativitas dalam menggali potensi penerimaan daerah.

“Memang kalau saat ini kita belum mampu, bukan berarti tidak bisa nanti. Kita terlalu dimanja dengan bantuan pusat. Harapan kita pemerintah daerah tetap melaksanakan pelayanan publik, tapi juga berpikir bagaimana mendapatkan pendapatan di luar yang selama ini,” ujar Shamri.

Ia menilai sektor parkir masih menjadi salah satu sumber PAD yang belum dikelola secara optimal. Menurutnya, hampir seluruh masyarakat telah membayar retribusi parkir, namun belum seluruh penerimaan tersebut masuk ke kas daerah.

“Saya tanya sekarang siapa masyarakat Samarinda yang parkir tidak bayar? Hampir semua membayar. Tapi duitnya tidak tepat sasaran. Artinya banyak potensi pendapatan yang tidak masuk ke lumbung daerah,” katanya.

Selain parkir, Shamri juga menyoroti sektor reklame yang dinilai masih memiliki peluang besar meningkatkan pendapatan daerah apabila dilakukan pendataan dan pengawasan secara menyeluruh.

Ia meminta pemerintah mengevaluasi seluruh izin reklame untuk memastikan setiap pelaku usaha memenuhi kewajiban membayar kontribusi kepada daerah.

“Begitu juga reklame, coba dicek berapa yang berizin dan benar-benar membayar kontribusi ke daerah,” ucapnya.

Menurut Shamri, daerah harus mulai membangun kemandirian fiskal agar pembangunan tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

Ia mencontohkan sejumlah daerah yang mampu bertahan meski terjadi pengurangan transfer karena telah memiliki sumber pendapatan yang kuat.

“Kita harus mengambil hikmah dari kondisi ini. Daerah lain sebelum ada pemotongan anggaran sudah mandiri. Mereka tidak terlalu bergantung pada bantuan, sementara kita masih harus berbenah,” tegasnya.

Komisi I DPRD berharap optimalisasi PAD dapat menjadi salah satu strategi menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Samarinda tanpa terlalu bergantung pada kebijakan fiskal pemerintah pusat.

Penulis : Kinka

Editor : Red/ ADV/ DPRD Samarinda