Lintasjejaring.com, Samarinda – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memberikan apresiasi terhadap komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) yang tetap berupaya menjalankan kegiatan edukasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tengah keterbatasan anggaran. Jumat, (10/07/2026).
Komisi IV menilai, pengetatan anggaran daerah tidak boleh menjadi penghambat upaya perlindungan terhadap kelompok rentan. Edukasi kepada masyarakat dinilai tetap penting untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat pencegahan, serta mendorong deteksi dini terhadap berbagai bentuk kekerasan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Muhammad Novan Syahronie Pasie, mengatakan jajaran DP2PA menunjukkan komitmen yang kuat untuk tetap memberikan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat meskipun tidak memiliki dukungan anggaran operasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kesiapan tersebut menjadi bentuk tanggung jawab moral aparatur dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Samarinda.
“Catatan kedua kami adalah berkaitan tentang tindak kekerasan yang terjadi di Kota Samarinda. Hal ini menjadi peran penting di mana mereka hari ini menyatakan siap, dengan anggaran nol rupiah saja mereka tetap siap jika dipanggil ke OPD lain ataupun langsung ke lingkungan masyarakat untuk memberikan sosialisasi mengenai apa saja yang harus dilakukan apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan maupun anak,” ujar Novan.
Ia menambahkan, komitmen tersebut tetap dijalankan oleh DP2PA hingga saat ini. Karena itu, diperlukan dukungan dan kerja sama lintas perangkat daerah agar kegiatan sosialisasi tidak berhenti akibat keterbatasan pembiayaan.
Komisi IV DPRD Samarinda pun mendorong adanya pola kolaborasi dengan memanfaatkan berbagai program serta forum masyarakat yang telah berjalan di tingkat kelurahan dan rukun tetangga (RT).
Salah satu alternatif yang diusulkan adalah mengintegrasikan materi pencegahan kekerasan ke dalam kegiatan Kelompok Masyarakat (Pokmas) melalui program RT Pro Bebaya. Selain itu, sosialisasi juga dapat dikoneksikan dengan jaringan Posyandu, Dasawisma, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Menurut Novan, pemanfaatan forum yang sudah tersedia dapat menjadi solusi agar edukasi tetap menjangkau masyarakat tanpa menambah beban anggaran pemerintah daerah.
“Kami sarankan program ini dikoneksikan langsung dengan Posyandu dan PKK di tingkat RT. Melalui forum RT Pro Bebaya, berikan kesempatan dan selipkan ruang bagi petugas DP2PA untuk menyampaikan edukasi,” katanya.
Ia menjelaskan, satu kelompok masyarakat dalam program RT Pro Bebaya dapat menjangkau sejumlah RT. Kondisi tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk menghimpun masyarakat dalam satu kegiatan sosialisasi maupun melalui pertemuan berskala kelurahan.
“Kalau satu Pokmas itu biasanya mengover kurang lebih sepuluh RT, jadi bisa dikumpulkan di sana atau langsung sosialisasi skala kelurahan. Dengan sinergi tanpa biaya tambahan ini, masyarakat luas bisa cepat mendeteksi dini jika ada indikasi kekerasan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya.
Komisi IV berharap sinergi antara DP2PA, organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kecamatan, kelurahan, hingga jaringan masyarakat di tingkat RT dapat memperluas jangkauan edukasi perlindungan perempuan dan anak.
Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi solusi atas keterbatasan anggaran, tetapi juga mampu memperkuat sistem pencegahan berbasis masyarakat agar kasus kekerasan dapat dikenali dan ditangani sejak dini.
Penulis : Kinka
Editor : Red/ ADV/ DPRD Samarind
