Lintasjejaring.com, Samarinda – Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat memaksa Pemerintah Kota Samarinda melakukan berbagai langkah penyesuaian anggaran. Di tengah berkurangnya dana transfer tersebut, DPRD Kota Samarinda mendorong percepatan digitalisasi pajak dan retribusi parkir sebagai strategi utama menjaga Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menutup potensi kebocoran penerimaan. Selasa (26/5/2026).
Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari mengatakan jika pengurangan DBH hingga sekitar 40 persen telah memberikan dampak besar terhadap ruang fiskal daerah. Kondisi itu membuat sejumlah organisasi perangkat daerah harus melakukan efisiensi pada berbagai kegiatan operasional.
“Dampak pemotongan DBH kemarin itu jujur saja sangat banyak mengurangi ruang gerak kegiatan dinas nasional. Kalau nanti di APBD Perubahan ada pemotongan lagi, tentu kita harus melakukan efisiensi yang jauh lebih kencang lagi,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Celni, efisiensi tidak hanya menyasar perjalanan dinas, tetapi juga sejumlah belanja rutin lainnya yang selama ini menjadi bagian dari operasional pemerintahan.
Meski menghadapi tekanan fiskal, DPRD memastikan sejumlah program pembangunan yang berasal dari Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan masih dapat berjalan. Ia menilai kondisi tersebut tidak lepas dari tren positif PAD Samarinda yang terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
“Untungnya grafik PAD kita saat ini sedang naik, sehingga usulan pembangunan lewat Pokir tetap bisa berjalan dengan baik. PAD inilah yang menjadi dewa penyelamat untuk menutupi lubang akibat pemotongan DBH,” katanya.
Untuk menjaga tren tersebut, DPRD berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap sektor-sektor penghasil PAD. Komisi terkait akan terus melakukan rapat dengar pendapat bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) maupun Dinas Perhubungan guna mengevaluasi capaian dan mencari sumber pendapatan baru yang potensial.
Celni menegaskan, digitalisasi menjadi salah satu instrumen penting yang harus segera diperluas. Sistem pembayaran berbasis elektronik dinilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi potensi kebocoran pada sektor pajak hotel, restoran, hingga tempat hiburan.
Ia menyebut DPRD mendukung pengembangan sistem pembayaran menggunakan QR Code yang terintegrasi dengan pengawasan real-time. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh transaksi tercatat secara akurat dan langsung masuk ke sistem penerimaan daerah.
Selain pajak daerah, sektor perparkiran menjadi perhatian khusus legislatif. DPRD menilai potensi pendapatan dari sektor ini masih jauh dari optimal akibat maraknya praktik parkir liar yang tidak memberikan kontribusi maksimal kepada kas daerah.
Berdasarkan hasil pengawasan dan temuan di lapangan, pendapatan yang diperoleh juru parkir liar di sejumlah titik strategis bahkan mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Namun, kontribusi yang masuk sebagai PAD dinilai belum sebanding dengan potensi sebenarnya.
“Padahal, kalau kita mau benar-benar konsen dan serius membenahi perparkiran ini, hitungan Pak Wali Kota menunjukkan PAD dari sektor parkir bisa melonjak hingga 300 persen dari capaian sekarang,” ungkap politisi NasDem tersebut.
Melihat besarnya potensi itu, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat ini tengah membahas skema parkir berlangganan yang digagas Wali Kota Samarinda. Sistem tersebut memungkinkan masyarakat membayar retribusi parkir secara tahunan sehingga penggunaan layanan parkir menjadi lebih praktis dan terukur.
Menurut Celni, konsep tersebut tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga dapat memutus praktik pungutan parkir yang tidak terkontrol di lapangan.
Untuk mendukung implementasinya, pemerintah daerah mulai menjajaki kerja sama dengan sejumlah perbankan nasional seperti BRI, BNI, dan Bank Mandiri yang dinilai memiliki infrastruktur digital lebih siap.
“Kemarin ada wacana kuat untuk melirik kerja sama dengan BRI, menggunakan sistem kartu digital seperti kartu Brizzi yang dipakai Pertamina untuk pembelian biosolar. Sistem itu dinilai lebih siap dan update,” pungkasnya.
DPRD berharap langkah digitalisasi dan reformasi pengelolaan parkir dapat menjadi sumber pertumbuhan PAD baru bagi Samarinda, terutama di tengah tantangan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat dan kebutuhan pembangunan daerah yang terus meningkat.
Penulis : Kinka/ADV
Editor : Redaksi
