Lintasjejaring.Com – Kepala Desa Benua Baru, Ahmad Benny, melayangkan protes keras terhadap label “miskin ekstrem” yang disematkan oleh pemerintah pusat kepada sebagian warganya. Ia menilai, indikator kemiskinan yang digunakan—yang berkiblat pada kondisi sosial di Pulau Jawa—sama sekali tidak relevan dan keliru jika diterapkan pada konteks masyarakat di Kalimantan, khususnya di desanya.
Polemik ini muncul setelah adanya pendataan kemiskinan ekstrem yang menggunakan standar seperti rumah berlantai tanah dan dinding yang tidak diplester sebagai tolok ukur utama. Menurut Ahmad Benny, standar tersebut sangat tidak adil dan tidak mencerminkan kondisi ekonomi warganya yang sebenarnya.
“Indikatornya itu rumah berlantai tanah dan dindingnya bukan plester. Itu kan standar di Jawa. Kalau di sini, rumah panggung berdinding kayu itu adalah hal biasa, itu budaya dan adaptasi lingkungan kami, bukan sebuah tanda kemiskinan,” tegas Ahmad Benny.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia memaparkan sebuah ironi di mana banyak warganya yang rumahnya dicap tidak layak huni, namun secara ekonomi tergolong mapan. Banyak di antara mereka yang memiliki kebun kelapa sawit luas, bahkan kendaraan roda empat. Menurutnya, masyarakat di desanya mayoritas adalah petani yang berdaya dan mandiri, bukan masyarakat yang membutuhkan belas kasihan.
“Bagaimana bisa disebut miskin ekstrem jika mereka punya kebun dan mobil? Hanya karena rumahnya tidak diplester? Ini jelas sebuah kekeliruan dalam membaca data dan kondisi sosial kami,” sambungnya.
Atas dasar itu, Ahmad Benny dengan tegas menolak label tersebut dan meminta pemerintah pusat untuk meninjau kembali indikator kemiskinan yang digunakan. Ia berharap ada penyesuaian yang lebih peka terhadap kearifan lokal dan keberagaman kondisi sosial budaya di seluruh Indonesia, agar program pengentasan kemiskinan bisa benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan stigma yang keliru di masyarakat.
