Lintasjejaring.com, Samarinda – Pemangkasan bantuan dari pemerintah pusat dinilai harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk memperkuat kemandirian fiskal. Senin (06/07/2026).
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Shamri Saputra, mendorong pemerintah daerah lebih serius menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini dinilai belum dikelola secara maksimal.
Menurut Shamri, keterbatasan kemampuan fiskal saat ini bukan berarti Samarinda tidak dapat mandiri. Namun, pemerintah daerah perlu menjalankan proses tersebut secara bertahap dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Artinya belum mampu, bukan berarti tidak bisa. Nanti ya bertahap,” ujar Shamri.
Ia menilai ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat selama ini membuat daerah kurang terdorong untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang tersedia. Padahal, Samarinda memiliki sejumlah potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat keuangan daerah.
Shamri mengibaratkan kondisi tersebut seperti mahasiswa yang tinggal jauh dari orang tua dengan kebutuhan bulanan yang lebih besar dibandingkan uang kiriman yang diterima. Kekurangan anggaran harus disiasati dengan mencari sumber pendapatan tambahan tanpa mengabaikan kewajiban utama.
“Kalau kita sudah terbiasa mandiri, ya sama seperti anak kuliah yang jauh dari orang tua. Kalau dijatah Rp2 juta, sementara kebutuhannya Rp3 juta, ya harus berpikir bagaimana memenuhi kekurangan Rp1 juta itu tanpa mengganggu tugas sebagai pelajar,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah daerah harus tetap menjalankan pelayanan publik, tetapi pada saat yang sama perlu mencari strategi baru untuk meningkatkan pendapatan di luar sumber rutin yang selama ini diandalkan.
Salah satu sektor yang disorot adalah pengelolaan parkir. Menurut Shamri, masyarakat pada dasarnya telah menjalankan kewajiban membayar tarif parkir, tetapi penerimaan tersebut belum tentu seluruhnya masuk ke kas daerah.
“Saya kira hampir semua masyarakat di Samarinda kalau parkir itu membayar. Tetapi kemudian uangnya apakah tepat sasaran dan masuk ke lumbung yang seharusnya, itu yang perlu dipastikan,” ungkapnya.
Ia menduga masih terdapat kebocoran dalam pengelolaan sektor parkir, termasuk keberadaan juru parkir liar yang berpotensi membuat uang yang dibayarkan masyarakat tidak tercatat sebagai pendapatan daerah.
“Artinya, banyak potensi pendapatan yang sebenarnya tidak masuk ke lumbung daerah. Padahal masyarakat sudah menjalankan kewajibannya,” tegasnya.
Selain parkir, Shamri juga menyoroti keberadaan reklame yang tersebar di berbagai wilayah Kota Samarinda. Ia meminta pemerintah melakukan pendataan dan pengawasan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh reklame memiliki izin serta memenuhi kewajiban pajak atau kontribusi kepada daerah.
“Reklame ada di mana-mana. Coba dicek, berapa yang berizin dan berapa yang benar-benar membayar PAD atau kontribusi kepada daerah,” ujarnya.
Menurut dia, reklame tidak berizin berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan apabila tidak ditertibkan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan terdapat praktik penyimpangan yang menyebabkan pembayaran dari pelaku usaha tidak masuk ke kas pemerintah.
“Pelaku usaha itu sebenarnya tetap mengeluarkan biaya. Tetapi kalau tidak masuk ke negara atau daerah dan justru lari ke oknum tertentu, tentu ini menjadi persoalan yang harus dibenahi,” katanya.
Shamri menilai pemangkasan bantuan pusat seharusnya menjadi pelajaran bagi Samarinda untuk lebih kreatif dan tidak terus bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah diminta memetakan seluruh potensi pendapatan serta memperbaiki sistem pengawasan agar kebocoran dapat ditekan.
“Dari pemotongan ini kita harus mengambil hikmah dan mulai berpikir lebih kreatif. Potensi-potensi yang ada harus benar-benar digali,” tuturnya.
Ia menyebut sejumlah daerah telah membangun kemandirian fiskal bahkan sebelum adanya kebijakan pengurangan bantuan. Kondisi tersebut membuat daerah yang telah memiliki sumber pendapatan kuat tidak terlalu terdampak oleh perubahan kebijakan transfer pemerintah.
“Daerah lain ada yang sudah mandiri sebelum ada pemotongan. Mereka bisa tetap tenang, sementara kita yang selama ini terbiasa berharap bantuan menjadi kelabakan,” pungkasnya.
Penulis : Kinka
Editor : Red/ ADV/ DPRD Samarind
