Lintasjejaring.com, Berau – Abdul Waris, Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, menekankan pentingnya perhatian serius, dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab), terhadap sekolah swasta, dalam rencana kerja, lima tahun kedepan. Ia menyebutkan, isu ini telah lama di suarakan di legislatif.
“Perhatian terhadap sekolah swasta, merupakan hal yang terus saya dorong. Sudah saatnya Pemkab Berau, membahas kesejahteraan sekolah swasta secara lebih intens,” ucapnya.
Politisi Partai Nasdem ini, mencontohkan sejumlah daerah, seperti Jakarta yang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda), tentang pendidikan gratis, untuk sekolah swasta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, langkah serupa perlu diadopsi di Berau, agar sekolah swasta, juga dapat merasakan dan menikmati, anggaran daerah untuk peningkatan fasilitas.
“APBD kita, harus bisa secara rutin, membantu sarana dan prasarana sekolah swasta, karena mereka juga bagian dari ekosistem pendidikan,” tegasnya.
Selain pendidikan, ia juga menyoroti, pentingnya pembahasan bersama, antara Pemkab dan DPRD, terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia menilai, keselarasan visi dan misi, program kerja, selama lima tahun ke depan sangat penting, termasuk didalamnya berkaitan, dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2045.
“Tema RPJP Berau Mempesona, harus dibarengi, dengan perencanaan matang dan diskusi terbuka dengan DPRD,” ucapnya.
Tidak hanya itu, ia juga menyoroti status guru, yang telah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 1, Namun hingga kini, belum ada kejelasan, tentang nasib pengangkatannya, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Berdasarkan informasi, dari Kementerian PANRB dan BKN, pengangkatan ASN dari PPPK tahap 1, ditunda hingga Maret 2026. Ini perlu ditanggapi serius, oleh Pemkab agar tidak berdampak pada motivasi, dan kinerja guru,” jelasnya.
Besar harapannya, agar Pemkab Berau, dapat segera merespons, dan mengambil langkah cepat, untuk dapat memastikan para guru, yang belum diangkat tidak merasa terabaikan.
“Jangan sampai status yang tidak jelas ini, menurunkan semangat kerja mereka. Pemerintah harus tanggap,” tutupnya.
(Iza/ADV/Ed-Sean/DPRD Berau)
