Lintasjejaring.com, Samarinda – Efisiensi anggaran menjadi tantangan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda dalam menjalankan berbagai program pembangunan keluarga. Sejumlah kegiatan belum memperoleh dukungan anggaran yang memadai pada 2026. Senin (13/07/2026).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan keluarga merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya tidak dapat langsung terlihat seperti pembangunan infrastruktur.
“Pembangunan ketahanan keluarga memang tidak seperti pembangunan fisik. Kalau pembangunan jalan atau gedung hasilnya langsung terlihat, tetapi pembangunan keluarga baru akan terasa manfaatnya 10 hingga 20 tahun ke depan melalui kualitas manusianya,” kata Sri Puji.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia berharap keterbatasan fiskal tidak membuat program pembangunan keluarga kehilangan dukungan. DPRD pun mendorong agar kebutuhan anggaran DPPKB dapat kembali diperhatikan dalam pembahasan APBD Perubahan maupun penyusunan APBD 2027.
“Kami berharap pada APBD Perubahan maupun penyusunan anggaran berikutnya terdapat tambahan anggaran untuk mendukung program-program DPPKB,” pungkasnya.
Di tengah kondisi tersebut, DPPKB Samarinda mencoba mempertahankan akses pelayanan masyarakat melalui inovasi digital. Salah satunya dengan menghadirkan aplikasi SAPA Keluarga.
Kepala DPPKB Kota Samarinda, Deasy Evriyani, mengatakan inovasi tersebut menjadi salah satu upaya menjaga pelayanan tetap berjalan meskipun sejumlah program belum sepenuhnya terakomodasi dalam anggaran 2026.
“Melalui inovasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa meskipun terjadi efisiensi anggaran, DPPKB tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat memperoleh informasi dan pendampingan yang dibutuhkan untuk membangun keluarga berkualitas,” ujar Deasy.
SAPA Keluarga dirancang untuk mengintegrasikan berbagai informasi dan layanan DPPKB dalam satu wadah. Masyarakat dapat memperoleh edukasi maupun konsultasi mengenai pencegahan stunting, konseling keluarga, kesehatan remaja, pendampingan calon pengantin hingga program keluarga berencana.
“Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai stunting, konseling keluarga, kesehatan remaja, calon pengantin, hingga berbagai layanan DPPKB lainnya dalam satu wadah,” katanya.
Deasy menegaskan pembangunan keluarga membutuhkan proses yang panjang dan berkelanjutan. Karena itu, inovasi pelayanan menjadi bagian dari strategi DPPKB agar edukasi dan pendampingan tetap dapat menjangkau masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.
“Membangun keluarga yang berkualitas bukan pekerjaan yang selesai dalam satu atau dua hari, atau bahkan satu bulan, tetapi merupakan proses jangka panjang yang harus dilakukan secara berkelanjutan dan tepat sasaran,” ucapnya.
Menurut Deasy, upaya tersebut juga sejalan dengan capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Samarinda yang terus menunjukkan peningkatan setiap tahun sesuai target.
“Hal itu menjadi motivasi bagi kami bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga harus berjalan seiring dengan program kerja DPPKB,” tuturnya.
Namun, masih terdapat sejumlah program yang membutuhkan dukungan lebih besar. Di antaranya Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).
“Program-program tersebut belum memperoleh dukungan anggaran yang memadai pada tahun 2026,” jelas Deasy.
DPPKB juga menyiapkan pengembangan program Lansia Preneur dan Akseptor Preneur. Program tersebut diarahkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus mendukung upaya percepatan penurunan stunting.
“Harapannya, keluarga tersebut dapat meningkatkan kesejahteraannya sehingga risiko stunting dapat dicegah,” katanya.
Selain persoalan anggaran, keberlangsungan kader di lapangan menjadi tantangan tersendiri. Deasy menyebut sebagian besar kader belum mendapatkan insentif tetap, meskipun mereka memiliki peran penting dalam mendampingi masyarakat.
“Kalau kader dibentuk tetapi tidak ada pembinaan dan keberlanjutan program, tentu mereka akan kehilangan motivasi. Karena itu, dukungan anggaran menjadi kebutuhan yang sangat penting,” tegasnya.
Untuk mempertahankan motivasi kader, DPPKB tetap melakukan berbagai bentuk pembinaan. Mulai dari peningkatan kompetensi, pelatihan, monitoring dan evaluasi hingga pemberian penghargaan melalui berbagai kegiatan.
“Kami berupaya memberikan dukungan melalui peningkatan kompetensi, pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pemberian penghargaan melalui berbagai lomba,” ungkap Deasy.
Dengan keterbatasan fiskal yang masih berlangsung, penguatan layanan berbasis inovasi dinilai menjadi salah satu jalan agar program pembangunan keluarga tidak terhenti. Di saat yang sama, dukungan anggaran tetap dibutuhkan agar program yang bersentuhan langsung dengan keluarga dan kader di tingkat masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Penulis : Kinka
Editor : Red/ ADV/ DPRD Samarinda
