Lintasjejaring.com, Samarinda – Keberhasilan Pemerintah Kota Samarinda dalam memperluas transaksi digital mendapat apresiasi dari DPRD Kota Samarinda. Namun, di balik capaian tersebut, legislatif mengingatkan agar digitalisasi tidak hanya menghasilkan angka statistik yang baik, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan daerah secara nyata dan berkelanjutan. Jumat (22/05/2026).
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai kinerja PAD pada awal tahun menunjukkan tren yang cukup positif. Target realisasi triwulan pertama yang ditetapkan sebesar 15 persen berhasil terlampaui hingga mencapai 17,24 persen.
“Pajak daerah kita berada di angka 20,11 persen. Sumbangsih terbesar datang dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman, listrik, BPHTB, hotel, serta PBB-P2,” ujarnya usai kegiatan, Jumat (22/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski demikian, Iswandi menegaskan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi seluruh sektor pendapatan daerah. Ia menyoroti rendahnya realisasi retribusi daerah yang baru mencapai 11,72 persen atau masih berada di bawah target minimal triwulan pertama.
Sejumlah OPD bahkan mencatatkan capaian yang jauh tertinggal. Data yang dimiliki Komisi II menunjukkan realisasi retribusi Dinas Perhubungan baru mencapai 0,67 persen, disusul BPKAD sebesar 5,84 persen dan Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar 11,84 persen.
Menurutnya, sektor parkir masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius karena kerap mengalami kesulitan dalam memenuhi target tahunan.
Iswandi menilai persoalan utama saat ini bukan lagi pada penerapan sistem pembayaran digital. Hampir seluruh OPD telah mengimplementasikan transaksi elektronik secara penuh. Namun, digitalisasi tersebut belum mampu mendorong peningkatan penerimaan daerah secara signifikan.
“Catatan pentingnya adalah masalah utama kita bukan lagi pada kualitas realisasi atau sistem pembayaran, melainkan optimalisasi dampaknya. Hampir seluruh OPD, seperti Dinas Kesehatan, Perikanan, DKP, PUPR, DPMPTSP, hingga Dinas Lingkungan Hidup sudah 100 persen menerapkan sistem digital. Namun, data menunjukkan bahwa digitalisasi belum otomatis meningkatkan penerimaan daerah secara signifikan,” paparnya.
Ia menduga masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menghambat optimalisasi PAD, mulai dari lemahnya pengawasan, pendataan objek pajak yang belum maksimal, tingkat kepatuhan wajib bayar, hingga potensi kebocoran pendapatan di lapangan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Iswandi mendorong Pemkot Samarinda membangun sistem pemantauan PAD berbasis data real-time yang terintegrasi di seluruh OPD. Menurutnya, pemerintah memerlukan instrumen pengawasan yang mampu membaca perkembangan pendapatan secara cepat sehingga langkah korektif dapat segera dilakukan.
“Pemkot harus membuat dashboard berbasis data real-time. Kalau sekarang laporannya masih triwulan, ke depan harus mingguan atau harian. Jadi perkembangannya bisa dimonitor setiap hari. Kalau dievaluasi per triwulan, kita telat mengantisipasinya. Ibarat penyakit, tubuh sudah telanjur drop baru diperiksa,” tegasnya.
Selain itu, Komisi II meminta seluruh OPD yang realisasinya masih berada di bawah target untuk menyusun laporan evaluasi secara menyeluruh. DPRD ingin mengetahui penyebab rendahnya capaian, kondisi objek pajak yang ada di lapangan, berbagai kendala yang dihadapi, hingga potensi pendapatan yang sebenarnya bisa diraih apabila seluruh sektor tergarap maksimal.
Di akhir keterangannya, Iswandi turut mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan arus kas daerah. Ia menilai pola penumpukan pendapatan maupun belanja pada penghujung tahun masih sering terjadi dan berpotensi mengganggu efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
“Dari pengamatan saya selama beberapa tahun ini, biasanya terjadi bubble atau gelembung pendapatan dan belanja di ujung tahun. Secara laporan keuangan, ini tidak sehat. Seharusnya, baik pendapatan maupun belanja terdistribusi secara merata di tiap triwulan atau semester agar arus kas daerah tetap stabil,” pungkasnya.
DPRD berharap evaluasi yang dilakukan sejak awal tahun dapat menjadi momentum bagi Pemkot Samarinda untuk memperkuat pengawasan, mengoptimalkan potensi pendapatan, dan memastikan digitalisasi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan PAD.
Penulis : Kinka/ADV
Editor : Redaksi
