Hasil Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Dorong Percepatan Air Bersih Dan Penanganan Banjir Terintegrasi

- Redaksi

Rabu, 13 Mei 2026 - 16:43 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim.

Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim.

Lintasjejaring.com, Samarinda – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Samarinda menyerahkan hasil pembahasan dan rekomendasi terhadap LKPJ Pemerintah Kota Samarinda kepada forum DPRD untuk selanjutnya diteruskan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Rabu (13/05/2026).

Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan rekomendasi tersebut berisi sejumlah catatan penting terkait pelayanan dasar masyarakat hingga efektivitas pembangunan fisik di Kota Tepian.

“Tadi Pansus LKPJ agendanya menyerahkan hasil pembahasan di Pansus LKPJ ke forum DPRD untuk nanti dijadikan rekomendasi,” kata Abdul Rohim.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan hasil rekomendasi itu nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Samarinda dan ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi serta perbaikan program pembangunan daerah.

Salah satu poin utama yang menjadi sorotan Pansus ialah percepatan cakupan layanan air bersih. Menurut Abdul Rohim, capaian layanan air bersih Samarinda saat ini telah mencapai lebih dari 85 persen, sehingga target penyelesaian yang semula dipatok hingga 2029 dinilai bisa dipercepat.

“Ketika membahas, akhirnya kami menyarankan untuk cakupan layanan air bersih ini jangan nunggu 2029 sebagaimana yang ditargetkan Pemkot. Kenapa tidak di tahun 2027 ini sudah diselesaikan?” ujarnya.

Ia menilai kebutuhan air bersih merupakan layanan dasar yang seharusnya tidak membuat masyarakat menunggu terlalu lama.

“Air bersih ini kebutuhan dasar. Masyarakat tidak bisa menunggu sampai 2029 baru kemudian mendapatkan akses air bersih,” tegasnya.

Selain layanan air bersih, Pansus LKPJ juga meminta Pemkot Samarinda melakukan evaluasi terhadap nilai anggaran berbagai kegiatan pembangunan yang selama ini berjalan.

Baca Juga:  Adu Tajir Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi di 2025: Beda Kelas, Bagaikan Langit dan Bumi!

Menurut Abdul Rohim, evaluasi diperlukan agar penganggaran lebih realistis, efisien, dan efektif di tengah kondisi penyesuaian fiskal daerah.

“Kita minta kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung selama ini direview lagi nilainya. Apakah memang angkanya harus sebesar itu atau sebenarnya bisa lebih minimalis lagi,” katanya.

Ia menyebut pengkajian ulang terhadap harga satuan kegiatan penting dilakukan agar sisa anggaran yang ada bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Kalau nilainya bisa disesuaikan dengan pendekatan efisiensi dan efektivitas, maka sisa anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat,” jelasnya.

Dalam sektor pembangunan fisik, Abdul Rohim mengatakan tren capaian pembangunan secara umum sudah menunjukkan arah positif. Namun, ia menegaskan penanganan banjir tetap harus menjadi prioritas utama pemerintah kota.

“Kita minta supaya setiap penganggaran itu dipastikan menyelesaikan satu sistem banjir,” ucapnya.

Ia menjelaskan sistem pengendalian banjir tidak bisa dikerjakan secara parsial. Menurutnya, pembangunan kolam retensi harus terhubung dengan outlet, drainase, hingga saluran sungai agar dapat berfungsi maksimal.

“Kalau misalnya kolam retensinya saja yang selesai tapi sistem outlet kemudian drainase sampai ke sungainya enggak selesai, kolam retensi itu enggak berfungsi,” katanya.

Pansus menemukan salah satu contoh persoalan tersebut pada kolam retensi di kawasan Sempaja yang belum berfungsi optimal lantaran saluran outlet belum rampung.

“Kolam retensi Sempaja ternyata belum bisa berfungsi secara optimal karena outlet-nya belum selesai,” ungkap Abdul Rohim.

Karena itu, ia meminta pola penganggaran pembangunan ke depan harus berbasis outcome atau hasil nyata yang langsung dirasakan masyarakat.

“Kalau kolam retensi itu untuk kendali banjir supaya bisa berfungsi, maka harus dipastikan dalam satu anggaran selesai retensinya, selesai outlet-nya, selesai pintu airnya, selesai drainasenya sampai ke sungai,” tegasnya.

Menurutnya, pola pembangunan bertahap yang memisahkan komponen utama justru membuat proyek yang sudah selesai tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Nah, jangan nanti dikerjakan dulu kolam retensinya, lalu outlet-nya tahun berikutnya. Akhirnya yang sudah selesai ini tidak bisa optimal,” tutupnya.

Penulis : Kinka

Editor : Redaksi

Follow WhatsApp Channel lintasjejaring.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pendaftaran Tanah Warga Terdampak Tol Balikpapan-Samarinda Lambat, Budianto bulang Minta Kepastian
31 Lulusan SD Belum Dapat Sekolah Negeri, DPRD Samarinda Kawal Penempatan hingga Evaluasi Daya Tampung
Kendaraan di Samarinda Lampaui Jumlah Penduduk, Transportasi Massal Dinilai Tak Lagi Bisa Ditunda
Komisi III DPRD Kota Samarinda Dorong Koordinasi dengan Kukar untuk Pembangunan Kolam Retensi Pampang
Komisi III DPRD Samarinda Pastikan Lampu Jembatan Achmad Amins Padam Akibat Kabel Dicuri.
DPRD Samarinda Desak Inspektorat Buka Hasil Audit Pasar Pagi, Siap Gelar Rapat Kerja.
Transfer Pusat Dipangkas, Utang Pemkot Samarinda Turut Di Kawal DPRD
Komisi IV DPRD Samarinda Minta Kepastian Anggaran Atlet Dipercepat, Persiapan Porprov Dinilai Tak Bisa Menunggu APBD Perubahan
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 7 Agustus 2026 - 08:37 WITA

Pendaftaran Tanah Warga Terdampak Tol Balikpapan-Samarinda Lambat, Budianto bulang Minta Kepastian

Rabu, 29 Juli 2026 - 18:55 WITA

31 Lulusan SD Belum Dapat Sekolah Negeri, DPRD Samarinda Kawal Penempatan hingga Evaluasi Daya Tampung

Selasa, 28 Juli 2026 - 19:59 WITA

Kendaraan di Samarinda Lampaui Jumlah Penduduk, Transportasi Massal Dinilai Tak Lagi Bisa Ditunda

Jumat, 24 Juli 2026 - 19:20 WITA

Komisi III DPRD Kota Samarinda Dorong Koordinasi dengan Kukar untuk Pembangunan Kolam Retensi Pampang

Kamis, 23 Juli 2026 - 16:12 WITA

Komisi III DPRD Samarinda Pastikan Lampu Jembatan Achmad Amins Padam Akibat Kabel Dicuri.

Berita Terbaru

Foto: Ilustrasi IAIN Tana Tidung. (MetaAI)

Tana Tidung

20,13 Hektar Untuk IAIN Tana Tidung, Pemkab Kebut Sertifikas

Rabu, 9 Sep 2026 - 09:32 WITA