Lintasjejaring.com, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengkritik kebijakan pemotongan anggaran daerah yang dinilainya berpotensi menambah beban pemerintah kabupaten dan kota. Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta prioritas penggunaan anggarannya. Selasa, (12/05/2026).
Kritik tersebut muncul di tengah kekhawatiran pemerintah daerah terhadap menurunnya kapasitas fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional. Di saat yang sama, pemerintah daerah tetap harus menjaga pelayanan publik dan menjalankan berbagai program sosial. Sebagian anggaran negara juga dialokasikan untuk program prioritas pemerintah pusat, termasuk MBG.
Situasi ini memunculkan perdebatan mengenai keseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, distribusi anggaran, serta efektivitas pelaksanaan program yang terpusat. Menanggapi hal tersebut, Anhar turut mempertanyakan isu pemotongan anggaran yang disebut akan kembali terjadi pada tahun depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Siapa bilang dipotong?” ujarnya saat menjawab pertanyaan awak media terkait rencana pengurangan anggaran.
Namun, setelah mendengar penjelasan mengenai prediksi penurunan anggaran dan potensi penghentian sejumlah program akibat keterbatasan fiskal daerah, ia mengakui kondisi pemerintah daerah saat ini tidak mudah.
“Kita dipaksa irit oleh pemerintah pusat, sementara mereka juga mewah-mewahan,” katanya.
Menurutnya, pemerintah kabupaten dan kota menjadi pihak yang paling dekat dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia menilai pemerintah pusat tidak seharusnya menjadikan daerah sebagai sasaran utama pengurangan anggaran.
“Biarkanlah yang punya rakyat itu yang bersentuhan langsung dengan tombaknya, yaitu kabupaten kota. Pemerintah provinsi juga enggak punya rakyat, yang punya rakyat itu kita di kabupaten kota,” tegasnya.
Anhar juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis yang kini menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat. Ia menilai masyarakat perlu mendapat ruang untuk mengkritisi dan mengevaluasi efektivitas program tersebut, mengingat nilai anggarannya sangat besar.
“MBG ini ratusan triliun. Nah, dulu sebenarnya apakah anak-anak kita memang butuh banget itu atau bagaimana analisisnya?” ujarnya.
Ia mempertanyakan sejauh mana program tersebut mampu mengatasi persoalan stunting dan kekurangan gizi di Indonesia.
“Apakah betul MBG ini mengatasi stunting? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Pasti masyarakat nanti akan menagih itu,” katanya.
Menurut Anhar, setiap daerah sebenarnya telah memiliki program masing-masing untuk menangani stunting dan kemiskinan. Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat memperbesar dana transfer ke daerah daripada menjalankan program yang terlalu tersentralisasi.
“Pusat itu enggak usah repot. Tambah saja dana transfer ke daerah masing-masing kabupaten kota, biarkan daerah yang mengurusin,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya distribusi anggaran yang berbasis kebutuhan dan kondisi riil setiap daerah.
“Kalau di Samarinda tingkat stuntingnya misalnya di bawah lima persen, sementara daerah lain di atas 10 persen, tentu anggarannya jangan disamakan,” katanya.
Selain menyoroti aspek anggaran, Anhar mengkritik keterlibatan sejumlah institusi dalam pelaksanaan program sosial yang menurutnya tidak sesuai dengan tugas pokok masing-masing lembaga.
“Kalau tugasnya menjaga keamanan ya pengamanan, kalau tugasnya menjaga teritorial ya jaga teritorial. Kalau disuruh bagi-bagi MBG kan repot juga,” sindirnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai MBG kerap muncul dalam diskusi internal partainya karena menyangkut efektivitas penggunaan anggaran negara.
“Di PDIP hampir setiap hari kami diskusikan masalah MBG ini,” ujarnya.
Anhar juga menyoroti ketimpangan distribusi pembangunan antarwilayah. Menurutnya, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tidak selalu berbanding lurus dengan porsi pembangunan yang diterima.
“Di RT saya hampir 100 persen tertib pajak, tempat lain mungkin cuma 50 persen, tapi pembangunan di sana malah lebih banyak. Kan itu ada ketidakadilan,” tutupnya.
Penulis : Kinka
Editor : Redaksi
