Lintasjejaring.com, Berau – Rudi Parasian Mangunsong, Ketua Komisi II DPRD Berau, menyampaikan kekecewaannya, atas sikap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau, Mustakim, yang kembali mangkir, dari Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama dengan pihak legislatif.
Menurutnya, pemanggilan terhadap Mustakim, bukan yang pertama kalinya dilakukan. Akan tetapi, setiap agenda RDP, Kepala DLHK selalu berdalih, berhalangan hadir, sehingga menimbulkan tanda tanya besar, di kalangan para anggota dewan.
“Kalau memang tidak ada masalah, kenapa harus takut hadir? Kami jadi curiga, jangan-jangan ada yang disembunyikan,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, bahwa kehadiran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam RDP, sangatlah penting, khususnya DLHK, yang saat ini, tengah menjadi sorotan utama, karena berbagai persoalan lingkungan di Kabupaten Berau.
Beberapa isu, yang hendak dibahas, dalam forum RDP, antara lain menyangkut pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), kapal pengangkut sampah, yang mangkrak, mobil penyedot debu, serta isu rangkap jabatan.
“Kami mau tahu, kemana saja peralatan, yang sudah dibeli, dengan anggaran besar itu? Kalau rusak, ya harus diperbaiki. Kalau kurang operator, ayo kita cari solusi bersama,” tegasnya.
Akan tetapi, sejauh ini, hanya sekretaris dan kepada bidang, yang kerap hadir setiap kali ada pemanggilan. Padahal, keputusan strategis hanya bisa dijawab, oleh Kepala Dinas Langsung.
“Ini tidak etis. Yang kami undang itu kepala dinas. Kalau tak bisa bekerja, dan berkoordinasi, mending diganti saja,” jelasnya.
Ia juga mengkritisi, pada kondisi kebersihan di sejumlah titik di Tanjung Redeb, yang dinilainya semakin memprihatinkan. Minimnya tempat sampah, di jalan – jalan utama, hingga tidak maksimalnya armada kebersihan, menjadi perhatian serius pihaknya.
“Kami melihat, banyak peralatan kebersihan yang dibeli, tapi tak pernah terlihat digunakan secara maksimal. Kebersihan ini, bukan hanya soal estetika, tapi juga soal kesehatan dan kenyamanan warga,” ucapnya.
Ia meminta, agar pihak DLHK segera bertindak, dan memaksimalkan seluruh sumber daya, yang dimiliki, mulai dari armada pengangkut, tenaga kebersihan, hingga fasilitas penunjang lainnya.
“Kota ini, adalah wajah Kabupaten Berau. Kalau kotanya kotor, dan tidak terurus, bagaimana masyarakat bisa percaya, bahwa pemerintah peduli?” pungkasnya.
(Iza/ADV/Ed-Sean/DPRD Berau)
