Lintasjejaring.com, Berau – Gideon Andris, Anggota Komisi II DPRD Berau, menegaskan komitmennya, untuk melakukan pengawasan ketat, terhadap program kerja Bupati Berau terpilih periode 2025 – 2030.
Ia juga menyatakan, akan mengawal janji – janji politik, yang disampaikan saat masa kampanye, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Janji kampanye beliau, sudah sangat jelas. Saya akan kawal, dan pastikan program-programnya, benar-benar dirasakan masyarakat,” ucapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Politikus asuhan Partai Gerindra ini menilai, bahwa kepemimpinan Sri Juniarsih Mas dan Gamalis, akan melanjutkan sejumlah program kerja, dari periode sebelumnya, yang belum terealisasikan.
Ia juga memastikan, akan mengawasi proses perencanaan, dan penggunaan anggaran, agar tidak terjadi penyimpangan.
“Saya akan awasi, dari sisi perencanaan, hingga pelaksanaan, termasuk penggunaan anggaran, supaya tepat guna, dan tidak terjadi malpraktik,” tegasnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Gideon berencana, untuk membangun komunikasi intensif, bersama dengan rekan – rekan, di Komisi II DPRD. Ia menilai sinergi antar lembaga, sangat penting, agar program pemerintah, dapat berjalan dengan maksimal.
“Kami di dewan, akan tingkatkan koordinasi, dan komunikasi, supaya pengawasan dan monitoring program, dapat berjalan lebih optimal,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menekankan akan pentingnya peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai pelaksana teknis, dari program – program Pemerintah. Ia juga meminta, agar para kepala OPD, dapat menyelesaikan proyek – proyek, tepat waktu dan sesuai sasaran.
“OPD ini, adalah perpanjangan tangan dari Bupati. Mereka harus punya visi, dan target yang sejalan, dan itu akan kami awasi bersama,” tambahnya.
Sebagai bentuk pengawasan aktif, ia juga berencana mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), secara rutin setiap bulan, dengan OPD terkait, di kantor DPRD Berau. RDP tersebut, akan menjadi forum evaluasi, dan laporan perkembangan proyek – proyek pembangunan.
“Lewat RDP, kepala OPD bisa mempertanggungjawabkan langsung, progres pekerjaan mereka. Ini juga menjadi bentuk transparansi, kepada masyarakat, yang menantikan pemerataan pembangunan, antar kampung dan kecamatan,” pungkasnya.
(Iza/ADV/Ed-Sean/DPRD Berau)
