LINTASJEJARING.COM, Jakarta – Di awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menimbulkan banyak perubahan salah satunya perubahan pemotongan anggaran bagi dunia pendidikan.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemenditisaintek) yang awalnya memiliki pagu anggaran sejumlah Rp 57,6 triliun, mendapatkan pemotongan anggaran sehingga hanya menyisakan Rp35,1 triliun atau sebesar 39% dana yang dipotong, tepatnya sebanyak Rp 22,5 triliun telah dipotong.
Pemotongan ini berasal dari perjalanan dinas, rapat serta koordinasi yang selama ini sering diangendakan, namun tidak berhenti disitu program riset juga terkena getah pemotongan ini, yang awalnya berjumlah Rp 1,1 triliun terkena potongan sebesar 20%.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tidak hanya Kemenditisaintek, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang awalnya, memiliki pagu anggaran sebesar Rp 33,5 Triliun mendapatkan potongan, sehingga hanya menyisakan Rp 25,5 triliun, yang artinya anggaran yang dipotong sebesar Rp 8 Triliun. Sektor infrastruktur menjadi salah satu pos belanja yang masuk dalam daftar potongan.
Kemendikdasmen sendiri memiliki 25 program prioritas pada tahun 2025 ini, 5 diantara program prioritas tersebut adalah,
- Program Indonesia Pintar
- Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Dana BOS
- Bantuan afirmasi untuk siswa daerah 3T atau siswa yang berasal dari Papua
- Wajib belajar 13 tahun
- Pemberian Tunjangan untuk guru non – ASN
Abdul Mu’ti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, mengkhawatirkan akan kualitas pendidikan yang menurutnya akan menurun akibat adanya pemotongan ini.
“Makin sedikit anggaran maka akan makin cepat habis” ujarnya.
Pemotongan ini sendiri mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat, hal ini dikarenakan anggaran pendidikan tidak pernah menyentuh angka 20%, untuk dapat mencapai mandat konstitusi yang mana minimal 20% dari dana APBN atau, kerap dikenal dengan nama Mandatory Spending.
Alokasi APBN 2025 untuk kepentingan dunia pendidikan sendiri, menyentuh angka Rp 651,61 triliun atau hanya sebesar 18% dari total dana APBN. Dana dunia pendidikan tahun ini sendiri mengalami penurunan dari dana untuk pendidikan tahun lalu yang berada di angka Rp 665 triliun.
Progam Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri dimasukkan oleh pihak pemerintah kedalam tubuh Dunia Pendidikan, sehingga menjadi salah satu postur dunia pendidikan sehingga pemotongan dana anggaran dapat dilakukan.
Dengan dipotongnya anggaran pendidikan tahun ini, mengundang banyak kritikan hal ini dikarenakan dengan anggaran tahun lalu yang lebih besar dari anggaran tahun ini saja, permasalahan pendidikan di Indonesia belum dapat terselesaikan. Mulai dari fasilitas yang tidak merata, kesejahteraan para tenaga pendidik, hingga terdapat kekurangan dana.
Dengan banyaknya potongan yang terjadi, Abdul Mu’ti memastikan hal ini tidak akan menganggu jalannya program – program yang telah direncanakan.
“Untuk program – program strategis yang berhubungan dengan dana bantuan operasional sekolah atau dana bos, kemudian dana Program Indonesia Pintar atau dana PIP, serta tunjangan sertifikasi guru semuanya akan tetapi sesuai dengan apa yang sudah kami rencanakan” tutupnya.
(Sean)
