“Lonjakan anggaran hingga Rp1,38 triliun pada 2026 memicu pertanyaan soal akurasi data dan kejelasan mekanisme seleksi,” tegas Ketua Pelita Kaltim, Dirham, S.Sos.
Lintasjejaring.com, Samarinda – Riuh suara mahasiswa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur beberapa hari lalu, menjadi simbol kegelisahan sekaligus harapan. Di satu sisi, program GratisPol digadang-gadang sebagai lompatan besar akses pendidikan. Di sisi lain, muncul pertanyaan tentang akurasi data dan transparansi mekanisme seleksi. Rabu (25/02/2026)
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti adanya peserta yang telah memenuhi syarat administrasi, memiliki KTP Kaltim dan domisili minimal tiga tahun, namun tidak tercantum sebagai penerima bantuan. Mereka mendesak pemerintah membuka data penerima secara komprehensif guna mencegah dugaan ketidaktepatan sasaran.
Aksi ini mencuat di tengah perbandingan tajam antara GratisPol dan pendahulunya, Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT). Keduanya memiliki pendekatan berbeda. BKT berbasis bantuan tunai langsung yang selektif, sedangkan GratisPol dirancang sebagai subsidi pendidikan untuk memperluas akses secara masif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BKT: Selektif dan Berbasis Kuota
Program BKT yang berjalan pada 2019–2023 mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,01 triliun dengan total 69.631 mahasiswa penerima. Skema ini terbagi menjadi BKT Tuntas sebesar Rp743,6 miliar untuk 25.358 mahasiswa dan BKT Stimulan sebesar Rp268,6 miliar untuk 44.273 mahasiswa.
Pada 2020, jumlah penerima BKT Tuntas tercatat kurang dari 5.000 orang. Dari 15.117 pendaftar, hanya 4.397 yang diterima. Untuk BKT Stimulan, dari 13.137 mahasiswa pendaftar dan 114.093 siswa pendaftar, yang menerima bantuan hanya 5.130 mahasiswa dan 20.897 siswa.
Distribusi anggaran BKT Tuntas per tahun berada di kisaran Rp107 miliar hingga Rp211,10 miliar. Pada 2023, BKT Tuntas mencapai Rp211,10 miliar dengan 7.070 penerima, sementara BKT Stimulan pada tahun yang sama mencapai Rp122,48 miliar dengan 19.371 penerima.
Karakter BKT dikenal selektif, berbasis kategori, dan melalui penyaringan ketat dengan kuota terbatas.
GratisPol 2025: Ekspansi Awal 32.853 Penerima
Memasuki 2025, Pemerintah Provinsi Kaltim di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji meluncurkan GratisPol sebagai program unggulan pendidikan.
Pada tahun pertama pelaksanaannya (2025), total penerima manfaat mencapai 32.853 orang dari seluruh kategori, dengan rincian:
- S1: pagu anggaran Rp150,94 miliar untuk 28.083 penerima
- S2–S3: Rp14,46 miliar untuk 2.860 penerima
- Luar Kaltim: Rp7,76 miliar untuk 657 penerima
- Luar Negeri: Rp9,97 miliar untuk 89 penerima
- GratisPol Khusus: Rp21,48 miliar untuk 1.165 penerima
Seluruh kategori tersebut berjumlah total 32.853 penerima manfaat.
GratisPol 2026: Lonjakan Rp1,38 Triliun
Untuk 2026, pemerintah menargetkan 158.981 mahasiswa dengan total anggaran Rp1,38 triliun, angka yang hampir menyamai total anggaran lima tahun BKT yang berada di kisaran Rp1,1 hingga Rp1,2 triliun.
Rincian alokasi 2026 sebagai berikut:
- S1: Rp1,181 triliun (149.307 penerima)
- S2–S3: Rp133,66 miliar (7.449 penerima)
- Luar Kaltim: Rp12,87 miliar (892 penerima)
- Luar Negeri: Rp14,84 miliar (133 penerima)
- Kategori Khusus: Rp34,50 miliar (1.200 penerima)
Pencairan dilakukan langsung ke 52 perguruan tinggi, dengan proses verifikasi sepenuhnya oleh pihak kampus. Pemerintah Provinsi tidak melakukan seleksi individu secara langsung.
Namun ekspansi besar ini terjadi di tengah penurunan APBD Kaltim dari Rp21 triliun pada 2025 menjadi Rp15,5 triliun pada 2026. Lonjakan belanja pendidikan di tengah keterbatasan fiskal inilah yang memicu pertanyaan publik tentang keberlanjutan dan ketepatan tata kelola.
Pelita Kaltim Angkat Bicara : Kritik Perlu, Dukungan Juga penting
Ketua Pemuda Lintas Agama (Pelita) Kaltim, Dirham, S.Sos., menilai demonstrasi mahasiswa sebagai bentuk pengawasan publik yang sah.
“Demonstrasi ini bukan soal menolak program, tetapi meminta kejelasan. Ketika anggaran melonjak drastis, publik wajar bertanya: bagaimana mekanismenya, siapa yang mengawasi, dan bagaimana memastikan tidak ada yang tercecer,” tegasnya.
Ia menyebutkan jika tahun 2026 sebagai titik paling ambisius dalam sejarah penganggaran pendidikan Kaltim.
“Secara angka, besaran anggaran yang dikucurkan dengan kondisi fiskal tahun 2026 adalah titik paling ambisius. Satu tahun anggaran hampir menyamai lima tahun program sebelumnya. Perubahan sebesar ini harus diimbangi sistem administrasi yang presisi,” ujarnya.
Meski demikian, Dirham yang juga terjud dalam aktivis muda nahdlatul Ulama (NU), juga mengapresiasi capaian awal program.
“Programnya bagus, terbukti di tahun 2025 sudah tersalurkan bantuan kepada 32.853 penerima. Itu angka besar di tengah kondisi ekonomi Kaltim yang dihantam efisiensi anggaran,” katanya.
Ia membandingkan dengan kondisi 2020 pada era BKT, di mana dari 15.117 pendaftar BKT Tuntas hanya 4.397 diterima, dan dari 13.137 mahasiswa pendaftar BKT Stimulan hanya 5.130 yang lolos.
“Dari sisi skala, perbedaannya sangat mencolok. Dalam satu tahun saja (2026), anggaran pendidikan GratisPol hampir menyamai total anggaran BKT selama lima tahun,” tambahnya.
Dirham menegaskan bahwa penyerahan verifikasi sepenuhnya kepada kampus harus dibarengi sistem pengawasan terpadu.
“Program besar tanpa transparansi akan mudah memicu kecurigaan. Pemerintah perlu membuka ruang dialog dan mempublikasikan data penerima secara berkala. Itu penting untuk menjaga kepercayaan,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat tetap memberikan dukungan konstruktif. Pasalnya, meskipun memiliki sejumlah kekurangan, Pprogram GratisPol menurut Dirham, adalah program dengan terobosan yang mampu memberikan kontribusi secara merata.
“Setiap program pasti ada kurang dan lebihnya. Ini masa transisi dari Beasiswa Kaltim Tuntas ke GratisPol. Perbedaan administrasi, verifikasi dan pencairan tentu ada, tetapi tujuannya sama, yaitu membantu anak-anak Kaltim mendapatkan pendidikan yang baik,” jelasnya.
Untuk itu, Dirham menegaskan bahwa besarnya anggaran harus diimbangi dengan ketepatan sasaran.
“Anggaran besar adalah komitmen. Tapi yang lebih penting adalah ketepatan sasaran dan kepastian hak mahasiswa. Persoalan ini harus dijawab dengan data dan transparansi detail terkait seluruh mekanisme program GratisPol. Aksi kemarin harus jadi refleksi bersama,” tandasnya dengan tegas.
(Kinka/red)
