Lintasjejaring.com, Samarinda – Menghadapi ancaman kekeringan dan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat fenomena El Nino, Pemerintah Kota Samarinda menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan bencana. Kamis (03/09/2026).
Selain menyiapkan langkah-langkah teknis dan dukungan anggaran, pemerintah menilai keberhasilan menghadapi musim kemarau sangat bergantung pada kewaspadaan warga di lingkungan masing-masing.
Sebagai bentuk dukungan, Pemkot Samarinda mengalokasikan dana Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp10 juta untuk setiap kelurahan. Dana tersebut dapat digunakan untuk menangani kebutuhan mendesak yang muncul selama periode kemarau, termasuk persoalan pasokan air dan penanganan kebakaran lahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, mengatakan pemerintah wilayah harus aktif memantau kondisi di lapangan dan segera mengambil langkah ketika muncul potensi masalah.
Menurutnya, pencegahan menjadi kunci utama agar dampak kemarau tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
“Lurah dan camat harus mengetahui kondisi wilayahnya. Jangan menunggu masalah menjadi besar baru melakukan tindakan,” ujar Neneng.
Pemkot Samarinda sendiri telah menetapkan status tanggap darurat mulai 25 Agustus hingga 7 September 2026 guna memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai potensi dampak musim kemarau.
Di sektor pelayanan air, Perumdam Tirta Kencana terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi pasokan dan distribusi air. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi meski terjadi perubahan debit sumber air.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda memperkuat langkah antisipasi karhutla dengan memetakan berbagai sumber air yang dapat dimanfaatkan saat proses pemadaman.
Kepala BPBD Samarinda, Suwarso, menjelaskan bahwa pemetaan tidak hanya dilakukan pada jaringan air pemerintah, tetapi juga mencakup sumur milik warga hingga void bekas tambang yang berpotensi menjadi sumber pasokan air darurat.
“Kami memetakan seluruh sumber air yang memungkinkan digunakan saat pemadaman. Ini penting untuk mempercepat penanganan jika terjadi kebakaran,” katanya.
Meski demikian, BPBD juga mengingatkan bahwa musim kemarau berkepanjangan berpotensi mengurangi ketersediaan air di sejumlah sumur warga yang selama ini menjadi sumber kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Suwarso menilai peran masyarakat sangat penting dalam mencegah munculnya titik api sejak dini. Warga diminta tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar karena kondisi vegetasi yang kering membuat api lebih mudah menyebar.
“Sekecil apa pun sumber api harus diwaspadai. Dalam kondisi kemarau seperti sekarang, risiko kebakaran jauh lebih besar,” tegasnya.
Selain upaya pencegahan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan juga terus berjalan. BPBD Samarinda mencatat terdapat enam orang yang saat ini menjalani proses hukum terkait dugaan pembakaran lahan.
Pemerintah berharap kesiapan anggaran, penguatan sumber daya, serta partisipasi aktif masyarakat dapat menjadi fondasi utama dalam menghadapi dampak El Nino di Kota Tepian.
“Kami membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat untuk menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran di wilayahnya,” pungkas Suwarso.
Penulis : Zull
Editor : Redaksi
