Lintasjejaring.com, SAMARINDA – Diskusi antara Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, dan mahasiswa BEM FISIP Universitas Mulawarman berlangsung dinamis, Selasa (31/03/2026). Forum tersebut sempat diwarnai aksi simbolik berupa pengangkatan “kartu merah” oleh mahasiswa, sebagai bentuk penyampaian aspirasi.
Diskusi antara Wakil Gubernur Kaltim dan mahasiswa BEM FISIP Unmul menyoroti pentingnya penguatan komunikasi publik, dalam implementasi program Gratispol, di tengah kritik mahasiswa terkait minimnya sosialisasi. Meski diwarnai aksi simbolik “kartu merah”, forum tersebut tetap menjadi ruang dialog untuk menyampaikan kebijakan pemerintah sekaligus menyerap aspirasi, dengan komitmen pemerintah untuk memperbaiki penyampaian informasi melalui call center, dan sosialisasi langsung ke kampus-kampus.
Meski demikian, Seno Aji menilai jalannya diskusi tetap konstruktif dan menjadi ruang penting, untuk menyampaikan program pemerintah sekaligus menyerap masukan dari mahasiswa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Diskusi hari ini berjalan positif. Kami menyampaikan program Gratispol, dan mahasiswa juga mulai memahami, meskipun ada masukan terkait sosialisasi yang perlu diperkuat,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memaparkan program pendidikan gratis atau Gratispol yang menjadi salah satu kebijakan prioritas daerah. Program ini, menurut Seno, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi generasi muda.
“Kami ingin masa depan anak-anak Kaltim lebih terjamin. Pendidikan mereka bisa didukung oleh pemerintah,” katanya.
Aksi “kartu merah” yang dilakukan mahasiswa, menurutnya, merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang wajar terjadi dalam ruang dialog terbuka.
“Itu bagian dari aspirasi. Mau ditujukan ke siapa pun, tetap kami terima. Mahasiswa adalah generasi penerus, jadi harus kita rangkul,” tegasnya.
Dalam diskusi tersebut, mahasiswa juga menyoroti kurangnya informasi yang jelas terkait implementasi Gratispol. Menanggapi hal itu, pemerintah provinsi berencana memperkuat sistem komunikasi publik.
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menyediakan layanan pusat informasi atau call center sebagai kanal resmi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi program.
“Kami akan siapkan call center dengan satu nomor resmi yang bisa dihubungi. Akan ada operator yang melayani, bahkan kalau memungkinkan selama 24 jam,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga akan memperluas sosialisasi dengan turun langsung ke kampus-kampus di seluruh wilayah.
“Kami akan datang ke 52 kampus, bekerja sama dengan rektor. Tim juga akan turun langsung ke lapangan,” tambahnya.
Di luar isu pendidikan, Seno Aji juga menanggapi kabar terkait penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Samarinda, yang disebut tertahan di tingkat provinsi. Ia memastikan tidak ada kendala substansial
dalam proses tersebut.
“Tidak ada yang tertahan. Hanya ada kesalahan teknis pada draft surat dan sudah kami minta untuk diperbaiki,” pungkasnya.
(Kinka)
