Oleh : Muhammad Rivaldi
Program pendidikan gratis yang diperkenalkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebuah langkah penting untuk membuka peluang dan menyebarkan pendidikan secara lebih luas. Tujuannya adalah mempersiapkan generasi muda berprestasi untuk menyambut era baru dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Melalui program ini, pelajar dan mahasiswa di Kalimantan Timur dibebaskan dari biaya pendidikan. Akan tetapi, meskipun niatnya sangat baik, pelaksanaan program pendidikan gratis ini masih menghadapi tantangan terkait pemerataan. Khususnya, informasi mengenai program ini belum sepenuhnya sampai dan dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan.
Fenomena ini dapat dikaji melalui kerangka Teori Difusi Inovasi yang diperkenalkan oleh Everett M. Rogers. Teori tersebut menyatakan bahwa keberhasilan suatu inovasi sangat dipengaruhi oleh penyampaian informasi melalui serangkaian tahapan: pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Dalam kasus Gratispol, hambatan signifikan muncul pada tahap pengetahuan, yakni ketika sosialisasi kebijakan belum terinternalisasi secara komprehensif oleh seluruh segmen masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penetrasi internet dan kompetensi literasi digital di Kalimantan Timur masih bervariasi, di mana area urban seperti Samarinda dan Balikpapan menunjukkan capaian yang lebih baik jika dibandingkan dengan kawasan pedalaman seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat.
Sebagai konsekuensi dari ketidakseimbangan ini, para penerima manfaat Gratispol cenderung berasal dari segmen masyarakat yang sudah memiliki akses memadai terhadap teknologi dan informasi. Situasi ini berisiko menciptakan sebuah paradoks kebijakan, di mana sebuah inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan kesetaraan justru berpotensi memperbesar jurang pemisah. Komunitas yang berada di wilayah terpencil tidaklah lepas dari kebutuhan, namun mereka menghadapi kendala dalam mengakses aliran informasi terkait kebijakan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akibatnya, pemerintah daerah harus mengadopsi pendekatan komunikasi kebijakan yang lebih inklusif. Sekolah, perguruan tinggi, aparat desa, dan tokoh masyarakat harus membantu sosialisasi dengan mengandalkan media digital. Untuk memastikan difusi inovasi yang merata, penyederhanaan prosedur administrasi dan pendampingan langsung di daerah tertinggal merupakan langkah penting. Program Gratispol dapat benar-benar menjadi alat untuk menciptakan kesetaraan pendidikan di Kalimantan Timur jika digunakan untuk komunikasi publik yang adil dan efektif.
#Note: Semua Isi dan Topik Artikel/Opini yang diterbitkan, merupakan tanggung jawab penulis (pemasang). Terbitan tidak berkaitan /mewakili pandangan Redaksi LINTASJEJARING.COM
