Lintasjejaring.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji resmi mengumumkan penonaktifan Adies Kadir dari jabatannya sebagai anggota DPR RI Fraksi Golkar, Minggu (31/8/2025).
“Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” kata Sarmuji dalam keterangannya.
Respons Golkar Atas Gejolak Publik
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Sarmuji, langkah ini merupakan bagian dari pendisiplinan dan etika kader, sekaligus bentuk respons Golkar terhadap keresahan masyarakat.
“DPP Partai GOLKAR menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai GOLKAR. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,” ujarnya.
Golkar juga menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban jiwa dalam rangkaian demonstrasi menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR.
Kontroversi Adies Kadir
Adies Kadir, yang menjabat Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029, sempat menjadi sorotan usai pernyataannya terkait kenaikan tunjangan DPR.
Pada 19 Agustus, ia menyebut tunjangan beras anggota DPR naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta, dan tunjangan transportasi naik dari Rp4–5 juta menjadi Rp7 juta.
Namun, sehari kemudian, Adies buru-buru melakukan klarifikasi.
“Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan,” kata Adies di Senayan, 20 Agustus 2025.
Meski sudah mengoreksi pernyataannya, isu itu terlanjur memicu gelombang kemarahan publik yang berujung demonstrasi nasional, bahkan bentrokan hingga korban jiwa.
NasDem Juga Ambil Tindakan
Selain Golkar, Partai NasDem lebih dulu mengambil langkah serupa. NasDem resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI.
Sahroni diketahui rumahnya di Tanjung Priok sempat digerebek massa dan dijarah, sementara Nafa Urbach menuai kritik tajam karena dianggap tak sensitif atas penderitaan rakyat.
(Sean)
