Lintasjejaring.com, Samarinda – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda Kalimantan Timur (Kaltim), turut mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim (Pemprov Kaltim), untuk mengupayakan pengusulan perubahan status tenaga honorer Kaltim, menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kamis, (11/09/25).
Sebelumnya, para tenaga non – ASN Kaltim, bersama dengan Aliansi dari tenaga Non – ASN se – Indonesia, telah menyuarakan permohonan kepada, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN – RB), agar dapat melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK.
Berkaitan dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji, mengungkapkan bahwa Pemprov Kaltim masih terus berupaya, untuk mengusulkan perubahan status honorer, menjadi PPPK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita sampai sekarang tetap mengusulkan itu, karena ini kan juga SDM kita di Kaltim, jadi kita akan upayakan,” ucap Seno Aji.
Meskipun Pemerintah Pusat terkhusus KEMENPAN – RB, memiliki aturan tersendiri kata Wagub Seno, ia menegaskan bahwa dirinya akan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
“Kita akan upayakan yang terbaik untuk tenaga honorer Kaltim,” ungkapnya.
Usaha Pemprov Kaltim, dalam mendorong tuntutan ini juga didukung oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda Kaltim. Mandataris ICMI Muda Kaltim, Muhammad Fajri, M. Pd, menyatakan bahwa jika ICMI Muda Kaltim, secara masif mendukung permintaan dari para tenaga honorer Kaltim.
“Tentu kita mendukung penuh perjuangan tenaga honorer yang menuntut kepastian status. Negara tidak boleh menutup mata, terhadap pengabdian mereka yang nyata-nyata menggerakkan pelayanan publik,” ungkap Fajri.
Menurutnya, Pemprov Kaltim perlu secepatnya segera menyusun regulasi teknis, agar penataan honorer dapat sesuai, dengan amanat UU ASN No. 20 Tahun 2023.
“Menurut kami, skema PPPK paruh waktu adalah solusi realistis yang perlu dipertimbangkan. Bagi kami, tenaga honorer adalah aset yang harus dilindungi, bukan beban yang diabaikan, karena ini bagian dari strategi pengembangan SDM,” jelas Mandataris ICMI Muda Kaltim.
Disisi lain, dirinya juga memperhatikan dengan seksama terkait dengan kejelasan pengembangan karir, bagi para tenaga kerja honorer di Kaltim.
“Kedua, pengembangan karir tenaga honorer Kaltim juga harus jelas arahnya, karena tentu mengabdi bagi negara juga memiliki tanggung jawab yang besar, harus diimbangi dengan potensi karir yang jelas,” ujarnya.
ICMI Muda Kaltim, juga memberikan apresiasi terhadap, Wakil Gubernur Kaltim yang terus mengupayakan untuk mendorong tuntutan tenaga kerja honorer, di Kaltim agar dapat disetujui.
“Kami juga mengapresiasi langkah Wakil Gubernur Kaltim yang terus melobi pemerintah pusat. ICMI Muda siap mendukung setiap upaya daerah, untuk memperjuangkan hak-hak honorer demi peningkatan kualitas SDM di Kalimantan Timur.” tandasnya.
(Sean)
