Lintasjejaring.com, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur resmi menetapkan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk tahun 2026 dengan nilai mencapai Rp21,3 triliun. Namun, meskipun sudah disahkan dalam Rapat Paripurna ke-34 pada Senin (8/9/2025), nasib anggaran tersebut masih belum sepenuhnya pasti.
Rapat yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji, Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud, serta anggota DPRD lainnya ini menandai titik penting dalam proses penyusunan APBD Kaltim 2026. Wakil Gubernur Seno Aji menegaskan bahwa APBD Murni tahun depan sudah final dan tidak akan ada perubahan dalam rancangan anggaran tersebut.
“APBD Murni 2026 sudah fiks karena KUA-PPAS-nya sudah keluar,” ujar Seno Aji saat ditemui usai rapat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, sorotan utama kini mengarah pada isu pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang beredar kabarnya bisa mencapai 50 persen. Wagub mengakui bahwa skema anggaran yang telah disusun bersama DPRD masih bersifat acuan awal. Jika Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pemangkasan resmi diterbitkan, Pemprov dan DPRD akan melakukan evaluasi ulang dan penyesuaian anggaran.
“Kita belum tahu pasti apakah pemangkasan itu benar-benar akan terjadi. Jika PMK sudah keluar, kita akan susun ulang,” jelasnya.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud juga mengungkapkan bahwa proses pembahasan KUA-PPAS berjalan lancar tanpa kendala berarti. Namun, kekhawatiran besar tetap menghantui karena potensi pemangkasan anggaran bisa mengganggu stabilitas pembangunan daerah.
“Kami belum menghadapi kendala dalam pembahasan, tapi yang kami khawatirkan adalah bila ada pemangkasan 50 persen dari APBD. Itu akan jadi perhatian utama kami bersama seluruh stakeholder,” ujar Hasanuddin.
Saat ini, DPRD dan Pemprov Kaltim masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat mengenai besaran pemangkasan tersebut.
“Kami menunggu informasi resmi dari pusat, apakah benar 50 persen atau ada opsi lain,” tambah Ketua DPRD.
Meski sudah ada titik terang dengan disahkannya KUA-PPAS, masa depan anggaran Kaltim 2026 tetap penuh ketidakpastian. Semua pihak berharap ada kejelasan cepat agar rencana pembangunan dan pelayanan publik di Kaltim bisa berjalan sesuai harapan.
Zul
