Lintasjejaring.com, Berau – Proses pemekaran Berau Pesisir Selatan, masih terkendala karena, memorandum DPR RI belum dicabut.
Menyikapi hal ini, Frans Lewi, Anggota DPRD Berau, menyuarakan harapan agar pencabutan segera dilakukan, hal ini demi percepatan pembangunan wilayah pesisir.
“Jika memorandum dicabut, tak ada lagi hambatan untuk lanjutkan pemekaran Berau Pesisir,” ucapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pemekaran ini penting agar pemerataan pembangunan, terutama menyusul ditetapkannya Kalimantan Timur, sebagai Ibu Kota Negara.
“Masyarakat pesisir sangat berharap. Pembangunan harus merata, tak hanya di kota,” tegas politisi Hanura itu.
Frans menyoroti, pada kondisi infrastruktur yang masih tertinggal, terutama pada akses jalan, di kampung – kampung yang jauh dari kata layak.
“Beda dengan kota. Di pesisir, jalan rusak bertahun-tahun tanpa perbaikan,” jelasnya.
Ia yakin, pemekaran akan membuka peluang lebih luas, bagi pengembangan infrastruktur, dan sektor lain secara merata, di seluruh kecamatan.
“Anggaran dari daerah induk bisa mendukung awal pemerintahan daerah baru nantinya,” imbuhnya.
Ia juga berharap, agar pemimpin yang terpilih dalam Pilkada 2024, bisa mengakomodasi percepatan pemekaran, sejalan dengan dukungan penuh masyarakat pesisir, dan anggota legislatif dari wilayah tersebut.
“Akses ke pusat pemerintahan di Tanjung Redeb terlalu jauh, ini menyulitkan urusan administrasi warga,” pungkasnya.
(Iza/ADV/Ed-Sean/DPRD Berau)
