Lintasjejaring.com, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menanggapi kebijakan terbaru Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelonggaran penggunaan hotel sebagai tempat pelaksanaan rapat dan kegiatan pemerintahan.
Menurut Sarkowi, kebijakan ini merupakan bentuk penyesuaian yang positif, terutama setelah banyaknya keluhan dari pelaku usaha hotel akibat pembatasan yang sebelumnya diberlakukan.
“Arahan dari Kemendagri sudah jelas, sekarang sudah diperbolehkan untuk melaksanakan acara di hotel. Ini tentu memberi sedikit nafas segar bagi para pelaku bisnis hotel, khususnya hotel lokal,” kata Sarkowi saat diwawancarai media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan bahwa Kemendagri tetap melakukan evaluasi atas aspek efisiensi anggaran, namun juga mempertimbangkan dampak ekonomi yang dialami sektor perhotelan, termasuk desakan dari Persatuan Hotel yang sebelumnya menyampaikan keluhan.
“Sekarang tinggal bagaimana kerja sama antara pihak hotel dengan para pelanggan. Tentu ada penyesuaiannya. Kalau bersinggungan dengan pemerintah, ya tentu sudah ada hal-hal yang di efisiensikan,” jelasnya.
Komunikasi Dan Fleksibelitas Adalah Kunci
Sarkowi juga menekankan pentingnya komunikasi dan fleksibilitas antara hotel dan pemerintah dalam menyesuaikan kebutuhan dan anggaran kegiatan. Ia menyarankan agar pihak hotel juga bisa menyiapkan skema paket-paket layanan yang sesuai dengan kemampuan instansi.
“Yang bisa diatur itu soal penyesuaian anggaran atau paket-paket di hotel. Itu bicara soal bisnis. Tapi intinya, sekarang sudah ada peluang yang terbuka kembali bagi hotel,” tambahnya.
Khusus hotel-hotel lokal, Sarkowi berharap mereka tidak tertinggal dalam kebijakan ini. Ia menyebut perlunya komunikasi antara pihak hotel lokal dan pemerintah agar fasilitas dan layanan mereka tetap bisa berdaya saing.
“Hotel-hotel lokal juga harus punya kesempatan yang sama. Saya pikir perlu ada komunikasi agar mereka bisa menyesuaikan fasilitasnya,” pungkasnya.
(Sull)
