Lintasjejaring.com, Samarinda – Program Bantuan pendidikan Gratispool, program rancangan H. Rudy Mas’ud selaku Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), memasuki tahapan baru.
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kaltim, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait program kerja bantuan pendidikan yang diusung Gubernur Kaltim yang baru.
Dalam RDP kali ini, Komisi IV mengundang para pimpinan setiap institusi perguruan tinggi, untuk membahas terkait program bantuan pendidikan bagi para anak – anak Kaltim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perguruan Tinggi sendiri, merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat, dan kewenangan dari Pemerintah Provinsi dibatasi pada tingkatan pendidikan SMA/SMK Sederajat. Akan tetapi, Program Gratispool sendiri, akan diusahakan sebisa mungkin, agar tetap berjalan dan tidak menjadi program yang tidak terlaksanakan.
“Biaya perguruan tinggi, tidak bisa secara keseluruhan dibiayain, karena Perguruan tinggi bukanlah kewenangannya provinsi, melainkan pusat, kewenangan provinsi menurut undang – undang, hanyalah sampai tingkatan SMA/SMK sederajat, makanya nanti bentuknya bukan pendidikan gratis, akan tetapi bantuan pendidikan,” ucap Sarkowi V. Zahry, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim.
Program kerja ini sendiri, akan mulai berjalan pada Mahasiswa Baru (Maba), angkatan Tahun ajaran 2025/2026, pelaksanaan tahapan pertama program ini, dikhususkan untuk pada Maba terlebih dahulu sebagai bentuk uji coba.
“Program ini akan kita jalankan dulu, lalu kita perhatikan gimana praktik nya berjalan, nanti akan kita evaluasi praktik dari program ini, pada saat pembuatan perda nanti barulah kita berikan masukkan – masukkan dari hasil berjalannya program Gratispoll ini,” jelasnya.
Hadirnya program Gratispool ini sendiri, merupakan angin segar bagi masyarakat di Kaltim, sehingga masyarakat dapat menyekolahkan buah hati mereka, hingga duduk di perguruan tinggi dan mengeyam pendidikan yang tinggi lagi.
“Nanti kedepannya ketika akan dijadikan perda, barulah masukkan – masukkan, dari hasil evaluasi tahapan pertama kita berikan, entah itu nanti mekanismenya, atau teknisnya seperti apa yang akan kita sesuaikan, agar dapat berjalan lebih baik lagi kedepannya” pungkasnya.
(Sean)
