Lintasjejaring.com, Samarinda-Peristiwa penggusuran Pasar Subuh yang terjadi pada Jumat (9/5/2025) lalu menuai sorotan tajam, terutama terkait tindakan represif aparat di lapangan. Laporan yang beredar menyebutkan adanya tindakan kekerasan terhadap warga sipil saat proses pengamanan berlangsung.
Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda, yang turut hadir saat penggusuran, menyampaikan kekecewaannya. Ia mengaku telah berusaha membuka ruang dialog antara pedagang dan aparat, namun upaya tersebut tidak direspons. Sebaliknya, ia justru ikut terjebak dalam kericuhan di tengah massa.
“Kami tadi sudah menyampaikan di hadapan Satpol PP dalam Rapat Dengar Pendapat. Kami bersama teman-teman dewan sangat menyayangkan jika kegiatan itu dilakukan dengan cara kekerasan,” ujarnya pada Kamis (15/5/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Vananzda menegaskan bahwa dirinya tidak menolak rencana relokasi pedagang oleh Pemerintah Kota. Namun, menurutnya, proses tersebut seharusnya dilakukan melalui komunikasi yang baik dan pendekatan yang humanis. Ia mengaku telah berdialog langsung dengan para pedagang dan mendengar berbagai aspirasi yang menuntut kejelasan serta transparansi dari pihak pemerintah.
Sementara itu, Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas, menjelaskan bahwa proses komunikasi dengan para pedagang sebenarnya telah dilakukan sejak satu setengah tahun yang lalu. Dari total 64 pedagang Pasar Subuh, sebanyak 56 orang telah menyatakan kesediaannya untuk direlokasi ke Pasar Dayak di Jalan PM. Noor.
“Kan ini tinggal delapan pedagang saja. Kenapa harus sampai menggunakan tindakan seperti itu? Seharusnya pemerintah bisa lebih persuasif. Masa iya, merelokasi delapan pedagang harus mengerahkan seluruh aparat,” kritik Vananzda.
Ia juga menyoroti peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dinilai telah melampaui tugas dan wewenangnya.
“Tugas Satpol PP itu seharusnya hanya membongkar, bukan memiting atau memukul orang,” tegasnya.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar tersebut mempertemukan anggota DPRD, perwakilan pedagang, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta mahasiswa. Dalam forum itu, Vananzda menyebut Pemerintah Kota memang telah memaparkan sejumlah solusi. Namun, ia menilai bahwa opsi untuk mengembalikan kondisi Pasar Subuh seperti semula sangat sulit untuk direalisasikan.
(Gil/ADV DPRD Samarinda)
