Sulasih Sebut Pemekaran Wilayah Kutai Timur Perlu Kajian Matang

- Redaksi

Minggu, 1 Desember 2024 - 13:27 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sulasih.

Foto: Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sulasih.

Lintasjejaring.com, Samarinda – Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Kutai Timur kembali mengemuka dan menjadi sorotan di kalangan legislatif. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sulasih, menilai isu pemekaran ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi kini menjadi pembahasan yang semakin relevan.

Mencuatnya kembali isu pemekaran DOB baru Kutai Timur, menarik perhatian publik maupun anggota DPRD Kaltim. Salah satunya, politisi PKB, Sulasih. Menurutnya, hal ini perlu menjadi atensi bagi mayarakat dan stake holder Kabupaten Kutai Timur maupun Kaltim.

Baca Juga:  Pembangunan IKN Akan Berlanjut Di Tahap II, 2.200 Pekerja Akan Kembali Dilibatkan

“Ini isu lama yang sudah lama diperbincangkan. Namun, dengan mencuatnya kembali pembahasan ini, saya rasa ini menjadi perhatian yang perlu ditindaklanjuti,” ujar Sulasih.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Meskipun begitu, Sulasih mengungkapkan bahwa hingga saat ini, belum ada pemetaan wilayah yang konkret terkait DOB tersebut. Ia menilai, ada banyak hal yang masih harus dikaji secara mendalam, termasuk potensi dampaknya terhadap masyarakat.

Baca Juga:  BPBD dan Damkar Berau Akan Dipisah, DPRD Siapkan Perda Baru

“Pemetaan wilayah dan dampak pemekaran ini masih perlu pembahasan lebih lanjut. Ini tidak bisa diputuskan terburu-buru,” tambahnya.

Rencana pemekaran ini diharapkan dapat mencakup sebagian wilayah Kutai Timur, dengan tujuan mendekatkan layanan pemerintahan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan warga, terutama di daerah yang selama ini sulit terjangkau.

Baca Juga:  PKB Menuju Partai Modern, Syafruddin Gaungkan 'High Value' Kaderisasi

Sulasih menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam pembahasan ini, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Ia juga menggarisbawahi perlunya transparansi dalam setiap tahapan agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

“Kami akan terus memantau perkembangan ini dan memastikan prosesnya berjalan transparan serta berpihak pada kepentingan masyarakat Kutai Timur,” tutupnya.

(Sul)

Follow WhatsApp Channel lintasjejaring.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ribuan Warga Kutim Gelar Salat Istisqa, Berharap Hujan Segera Turun
Harga Pertalite di Wahau dan Kombeng Tembus Rp20 Ribu per Liter, Ketersediaan Hingga jarak Pengiriman jadi kendala
Imigrasi Samarinda Gandeng Media, Perkuat Transparansi dan Tangkal Disinformasi Keimigrasian
Meski Akses Terbatas Hambat Penanganan Karhutla, BPBD Kaltim Pastikan Tetap Komitmen 
Sekjen Korda CMI Kaltim Kritik DLH Provinsi Soal Persoalan Sampah
Petugas dan Warga Binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda Lakukan Shalat Ghaib Untuk Alm. Endang Lintang Hardiman
Pendaftaran Tanah Warga Terdampak Tol Balikpapan-Samarinda Lambat, Budianto bulang Minta Kepastian
Peringati Bulan Bung Karno, PDI Perjuangan Samarinda Tanam Pohon Buah Di Folder Air Hitam
Berita ini 35 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 07:50 WITA

Ribuan Warga Kutim Gelar Salat Istisqa, Berharap Hujan Segera Turun

Selasa, 25 Agustus 2026 - 08:23 WITA

Harga Pertalite di Wahau dan Kombeng Tembus Rp20 Ribu per Liter, Ketersediaan Hingga jarak Pengiriman jadi kendala

Kamis, 13 Agustus 2026 - 15:33 WITA

Imigrasi Samarinda Gandeng Media, Perkuat Transparansi dan Tangkal Disinformasi Keimigrasian

Kamis, 13 Agustus 2026 - 15:01 WITA

Meski Akses Terbatas Hambat Penanganan Karhutla, BPBD Kaltim Pastikan Tetap Komitmen 

Kamis, 13 Agustus 2026 - 13:56 WITA

Sekjen Korda CMI Kaltim Kritik DLH Provinsi Soal Persoalan Sampah

Berita Terbaru

Foto: Ilustrasi IAIN Tana Tidung. (MetaAI)

Tana Tidung

20,13 Hektar Untuk IAIN Tana Tidung, Pemkab Kebut Sertifikas

Rabu, 9 Sep 2026 - 09:32 WITA