Sulasih Sebut Pemekaran Wilayah Kutai Timur Perlu Kajian Matang

- Redaksi

Minggu, 1 Desember 2024 - 13:27 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sulasih.

Foto: Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sulasih.

Lintasjejaring.com, Samarinda – Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Kutai Timur kembali mengemuka dan menjadi sorotan di kalangan legislatif. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sulasih, menilai isu pemekaran ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi kini menjadi pembahasan yang semakin relevan.

Mencuatnya kembali isu pemekaran DOB baru Kutai Timur, menarik perhatian publik maupun anggota DPRD Kaltim. Salah satunya, politisi PKB, Sulasih. Menurutnya, hal ini perlu menjadi atensi bagi mayarakat dan stake holder Kabupaten Kutai Timur maupun Kaltim.

Baca Juga:  Polairud Balikpapan Tingkatkan Pengawasan Dan Penjagaan serta Binmas Air

“Ini isu lama yang sudah lama diperbincangkan. Namun, dengan mencuatnya kembali pembahasan ini, saya rasa ini menjadi perhatian yang perlu ditindaklanjuti,” ujar Sulasih.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Meskipun begitu, Sulasih mengungkapkan bahwa hingga saat ini, belum ada pemetaan wilayah yang konkret terkait DOB tersebut. Ia menilai, ada banyak hal yang masih harus dikaji secara mendalam, termasuk potensi dampaknya terhadap masyarakat.

Baca Juga:  Justice For Bertha Mimi Jama, Aksi 1000 Lilin Digelar Warga Toraja.

“Pemetaan wilayah dan dampak pemekaran ini masih perlu pembahasan lebih lanjut. Ini tidak bisa diputuskan terburu-buru,” tambahnya.

Rencana pemekaran ini diharapkan dapat mencakup sebagian wilayah Kutai Timur, dengan tujuan mendekatkan layanan pemerintahan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan warga, terutama di daerah yang selama ini sulit terjangkau.

Baca Juga:  Budianto Bulang Tegaskan Komitmen Demokrasi di Tengah Teriknya Matahari Long Mesangat

Sulasih menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam pembahasan ini, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Ia juga menggarisbawahi perlunya transparansi dalam setiap tahapan agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

“Kami akan terus memantau perkembangan ini dan memastikan prosesnya berjalan transparan serta berpihak pada kepentingan masyarakat Kutai Timur,” tutupnya.

(Sul)

Follow WhatsApp Channel lintasjejaring.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gaji P3K Berpotensi Ditanggung Pusat, Ardiansyah: Ruang Fiskal Daerah Bisa Lebih Longgar
Khawatirkan Kesehatan Masyarakat, Wagub Kaltim Bagikan Langsung 1.500 Masker
JATAM Kaltim Dan Warga Rantau Layang, Laporkan Tambang Emas Ilegal Ke Polres Dan DLH Kab. Pser
Ribuan Warga Kutim Gelar Salat Istisqa, Berharap Hujan Segera Turun
Harga Pertalite di Wahau dan Kombeng Tembus Rp20 Ribu per Liter, Ketersediaan Hingga jarak Pengiriman jadi kendala
Imigrasi Samarinda Gandeng Media, Perkuat Transparansi dan Tangkal Disinformasi Keimigrasian
Meski Akses Terbatas Hambat Penanganan Karhutla, BPBD Kaltim Pastikan Tetap Komitmen 
Sekjen Korda CMI Kaltim Kritik DLH Provinsi Soal Persoalan Sampah

Berita Terkait

Senin, 5 Oktober 2026 - 19:01 WITA

Gaji P3K Berpotensi Ditanggung Pusat, Ardiansyah: Ruang Fiskal Daerah Bisa Lebih Longgar

Kamis, 17 September 2026 - 13:37 WITA

Khawatirkan Kesehatan Masyarakat, Wagub Kaltim Bagikan Langsung 1.500 Masker

Senin, 14 September 2026 - 13:01 WITA

JATAM Kaltim Dan Warga Rantau Layang, Laporkan Tambang Emas Ilegal Ke Polres Dan DLH Kab. Pser

Rabu, 9 September 2026 - 07:50 WITA

Ribuan Warga Kutim Gelar Salat Istisqa, Berharap Hujan Segera Turun

Selasa, 25 Agustus 2026 - 08:23 WITA

Harga Pertalite di Wahau dan Kombeng Tembus Rp20 Ribu per Liter, Ketersediaan Hingga jarak Pengiriman jadi kendala

Berita Terbaru