Lawan Peningkatan Wabah DBD, Edy Wuryanto Sebut Edukasi Kesehatan Publik Harus Ditingkatkan

- Redaksi

Kamis, 28 Maret 2024 - 18:50 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Edy Wuryanto, Anggota Komisi IX DPR-RI

Foto : Edy Wuryanto, Anggota Komisi IX DPR-RI

Lintasjejaring.com, Jakarta – Edy Wuryanto selaku Anggota Komisi IX DPR RI, memberikan perhatian khusus pada kenaikan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dalam negeri dan meminta agar sesegera mungkin Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan para tenaga kesehatan (nakes) untuk dapat menggiatkan edukasi kesehatan publik sekaligus dapat mengajak pihak masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri.

Beliau juga menambahkan bahwa pemerintah melalui pihak Kemenkes harus menyiapkan para nakes mengingat terjadinya lonjakan kasus DBD yang berakibat pada kenaikkan jumlah pasien di Rumah Sakit.

 

“Ada masyarakat miskin yang terkena DBD dan mencari rumah sakit, tapi selalu penuh,” ucapnya.

 

Beliau juga menerangkan dalam data Kemenkes-RI disebutkan bahwa telah terjadi 35.556 kasus DBD di indonesia dengan angka kematian mencapai 290 orang hingga pekan ke – 11 tahun 2024.

 

“Masa urgent DBD ini lima hari. Kalau tertolong tepat waktu kemungkinan besar sembuh. Tapi, kalau terlambat bisa meninggal,” jelasnya.

 

Baca Juga:  Workshop Pendidikan, Langkah Strategis Ketua Komisi X DPR-RI Dalam Mendorong Pendidikan Yang Inklusif

Beliau juga menghimbau agar masyarakat ikut berperan dalam menangani permasalahan DBD, hal ini dikarenakan menurunnya peran masyarakat jika dibandingkan dengan tahun 90-an, dimana masyarakat gencar melakukan pemberantasan DBD.

 

Melemahnya peran masyarakat dalam tindakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) serta perilaku masyarakat yang hanya mengandalkan vaksinasi atau wolbachia menyebabkan kenaikkan kasus DBD secara perlahan.

 

Pada Rapat Kerja (Raker) bersama pihak Kemenkes sebelumnya, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III, mempertanyakan terkait upaya pemerintah dalam menangani kasus DBD agar tidak ada masyarakat yang terlambat mendapatkan penanganan.

Baca Juga:  DPRD Samarinda: Pelunasan Utang Proyek Jadi Modal Perkuat APBD 2027 dan Percepat Pembangunan

Ia berpendapat bahwa, pemerintah perlu menyiapkan sebuah cara untuk dapat menggerakkan serta memandirikan masyarakat, mengingat penanganan terkait masalah kesehatan publik memerlukan kolaborasi dari semua pihak.

 

“Kita harus mengadakan roadmap (peta jalan) terkait penyiapan SDM kesehatan pada bagian kesehatan publik sehingga bisa setiap saat mendampingi masyarakat, terutama saat mengalami masalah kesehatan dan tidak bergantung pada kader kesehatan saja” pesannya.

Penulis : Stefen

Editor : Niken

Follow WhatsApp Channel lintasjejaring.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rocky Gerung Resmi Jadi Wantimpres Prabowo, Tegaskan  Tetap ‘Radical Break’
Kursi 2 RI Di Gugat, Administrasi Gibran Jadi Persoalan Di Meja MK
Usai Di Telpon Prabowo, Nahkoda Menkeu Di Gantikan Suahasil Nazara
Teguh Santosa: BRICS New Delhi Uji Arah Baru Politik Luar Negeri Indonesia
Ratusan Rumah Rusak Akibat Gempa Sigi, PMII Serukan Gerakan Solidaritas Kemanusiaan
Tak Ada Ruang Salah, Borneo FC Fokus Amankan Tiga Poin
Istikmal 30 Hari, Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 H Jatuh Pada 21 Maret 2026
Harga Pertamax Naik Lagi, BBM Nonsubsidi Disesuaikan Mulai Maret 2026

Berita Terkait

Jumat, 2 Oktober 2026 - 20:00 WITA

Rocky Gerung Resmi Jadi Wantimpres Prabowo, Tegaskan  Tetap ‘Radical Break’

Rabu, 23 September 2026 - 17:13 WITA

Kursi 2 RI Di Gugat, Administrasi Gibran Jadi Persoalan Di Meja MK

Senin, 14 September 2026 - 15:06 WITA

Usai Di Telpon Prabowo, Nahkoda Menkeu Di Gantikan Suahasil Nazara

Senin, 14 September 2026 - 13:49 WITA

Teguh Santosa: BRICS New Delhi Uji Arah Baru Politik Luar Negeri Indonesia

Selasa, 16 Juni 2026 - 18:03 WITA

Ratusan Rumah Rusak Akibat Gempa Sigi, PMII Serukan Gerakan Solidaritas Kemanusiaan

Berita Terbaru

Foto: BKPSDM hadiri RDP DPRD dan P3K di ruang serbaguna bahas soal penempatan P3K.

Advetorial

BKPSDM Kukar Kaji Masukan BKN untuk Penataan P3K Optimalisasi

Senin, 12 Okt 2026 - 16:56 WITA