Lintasjejaring.com, Samarinda – Maksimalkan hasil lokal, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapang Tani) Kota Samarinda berencana akan membeli beras milik petani local, Kamis (01/02/2024).
Pembelian hasil pertanian tersebut akan dibeli disejumlah kecamatan melalui Badan Urusan Logistik (Bulog). Hal ini dilakukan agar terjadi simbiosis mutualisme atau hubungan saling menguntungkan antara Pemkot, Bulog dan petani itu sendiri
Melalui Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Diah Hurisdiana menuturkan, untuk bisa melaksanakan rencana tersebut, pihaknya masih dalam tahap penyusunan draft agar saat kerja sama ini berjalan, tak ada menemui kendala.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Draftnya masih dibuat oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Jadi kita inginnya, Bulog dengan Pemkot ada harmonisasi dengan petani yang ada di Samarinda,” ungkap Diah. Dikutip dari Korankaltim.com
Beras yang dibeli nantinya akan dimasukkan dalam Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), karena Bulog merupakan penyalur dari CPP beras.
“Bulog beli dengan harga yang disepakati Bulog, petani dan Pemkot. Kalau ada kenaikan, umpamanya harga dari Bulog Rp9.950 per kg, tapi kalau dari petani jual di pasaran sekitar Rp11.500 per kg,” jelasnya.
Diah menjelaskan, selisih harga itu nanti akan disubsidi oleh Pemkot Samarinda. Artinya akan ada Rp1.550 per kg yang harus ditanggung Pemkot. Seperti diketahui, ada beberapa lokasi penghasil padi di Samarinda yakni Sambutan, Bantuas, dan Lempake.
“Dari situ kita akan menampung beras-beras itu. Kami merata-ratakan sekitar 4 ton untuk satu hektare hasil mereka. Karena kadang ada yang 5 ton lebih, ada yang 3,5 ton. Ada juga yang 6 ton, tapi itukan tergantung dari perawatan lagi, trus kesiapan mereka terhadap hama di sawah itu,” urainya.
Dengan pembelian ini, Diah berharap CPP yang tersedia di Bulog tak lagi didatangkan dari luar negeri. Sekadar informasi, bahwa CPP yang ada saat ini diambil dari berbagai negara.
“Rencana ini akan dimulai tahun ini, mungkin di Anggaran Pendapatan dan Belanaj Daerah (APBD) Perubahan 2024. Karena kita belum tahu berapa hasil produksi dari petani,” pungkasnya.
(Red/Zul)
