Gelar Aksi Di Area Kantor Gubernur, ARAK Desak masalah Sumber Daya Di kaltim Segera Di Tuntaskan

Lintasjejaring.com, Samarinda – Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (ARAK) di kawasan Jalan Gajah Mada, menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai masih membelenggu Kalimantan Timur. Di tengah status sebagai salah satu daerah penyumbang devisa terbesar nasional, ARAK menilai masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi secara merata. Kamis (03/09/2026).

Sekitar 500 massa memadati kawasan depan Pendopo Odah Etam hingga Simpang Tiga Kinabalu. Mereka membawa berbagai tuntutan mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH), listrik, BBM, pendidikan, akses air bersih, hingga persoalan pertambangan dan reklamasi pascatambang.

Humas ARAK sekaligus perwakilan mahasiswa, Salman Alfarisy, mengatakan aksi tersebut lahir dari keresahan masyarakat yang selama ini merasakan ketimpangan antara kekayaan sumber daya alam dan kondisi nyata di lapangan.

“Kalimantan selalu merasakan ketimpangan sosial yang terjadi,” kata Salman saat berorasi di lokasi aksi.

Menurutnya, Kalimantan Timur selama ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Namun, kontribusi tersebut dinilai belum berbanding lurus dengan kesejahteraan yang diterima masyarakat daerah.

“Kita adalah penyumbang devisa terbesar di Indonesia, hampir 50 persen jumlahnya,” ujarnya.

Salman menilai masih banyak persoalan mendasar yang seharusnya sudah dapat diselesaikan apabila pengelolaan sumber daya dan pembangunan berjalan lebih merata.

“Tapi nyatanya pembangunan belum merata, listrik masih mati, antre BBM masih ada, pendidikan belum merata,” tegasnya.

Selain itu, ARAK juga menyoroti masih adanya masyarakat yang belum menikmati layanan dasar seperti akses air bersih.

“Banyak kampung-kampung yang bahkan belum mendapatkan akses air bersih dan minum,” lanjut Salman.

Dalam pandangan ARAK, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Kalimantan Timur masih menyisakan kesenjangan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Melalui aksi tersebut, massa ingin memastikan berbagai persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat tidak hanya menjadi pembahasan di ruang birokrasi, tetapi juga terdengar secara luas oleh publik nasional.

“Kami ingin coba tunjukkan kepada Indonesia, kepada pemerintah, bukan hanya pemerintah daerah, tapi kemudian pemerintah pusat, bahwasanya Kaltim itu ada. Kaltim itu nyata dan Kaltim itu ada gerakan,” ujar Salman.

Selain isu pemerataan pembangunan, massa juga membawa tuntutan penghentian pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH), penyelesaian pemadaman listrik bergilir, penanganan antrean BBM, serta percepatan pembangunan di wilayah tertinggal.

Pada sektor pertambangan, ARAK mendesak pemerintah memperkuat pemberantasan tambang ilegal dan memastikan seluruh perusahaan menjalankan kewajiban reklamasi pascatambang.

“Kami ingin reklamasi tambang benar-benar dijalankan,” kata Salman.

Menurutnya, aktivitas pertambangan tidak boleh hanya menghasilkan keuntungan ekonomi semata, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dan sosial yang ditinggalkan.

ARAK juga menilai Kalimantan Timur membutuhkan perhatian lebih besar, terutama menjelang perannya sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka berharap pemerintah mampu menjawab berbagai persoalan dasar yang masih dihadapi masyarakat agar pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil dan merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Penulis : Zull

Editor : Redaksi