Komisi II DPRD Samarinda Desak Pemkot Fasilitasi UMKM Lewat Legalitas dan Infrastruktur Pendukung

Lintasjejaring.com, Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyoroti lambatnya upaya fasilitasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Tepian. Ia menegaskan pentingnya akselerasi dukungan dari pemerintah, terutama dalam penyediaan fasilitas dasar dan legalitas usaha.

Ia menyebut ketiadaan rumah kemasan sebagai salah satu hambatan utama dalam meningkatkan daya saing produk lokal.

Menurutnya, meski investasi untuk membangun fasilitas tersebut tidak besar, hingga kini belum ada inisiatif nyata dari pemerintah kota.

“Rumah kemasan seharusnya sudah menjadi fasilitas standar di kota ini. Tanpa itu, produk UMKM kita sulit bersaing karena kemasan adalah aspek penting dalam pemasaran,” tegasnya, Rabu (2/7/25).

Selain itu, ia juga menyoroti ketiadaan pusat galeri terpadu yang bisa menjadi etalase produk khas Samarinda. Kondisi ini, kata Iswandi, menyulitkan pemerintah daerah dalam menjamu tamu luar daerah yang ingin melihat produk-produk unggulan lokal.

“Harus ada satu titik khusus, one stop center, di mana seluruh produk UMKM bisa ditampilkan. Jadi, tidak perlu repot keliling pasar atau sentra,” tuturnya.

Iswandi juga mendorong pembentukan creative hub sebagai wadah kolaboratif pelaku ekonomi kreatif. Ia menilai, kota-kota besar lain telah menunjukkan dampak positif dari hadirnya creative hub dalam membangun inovasi berbasis potensi lokal.

“Kalau kita mau UMKM tumbuh cepat, harus disiapkan ruangnya. Creative hub bisa jadi pusat edukasi, inkubasi bisnis, dan inovasi bersama,” ujarnya.

Namun, menurut Iswandi, persoalan paling mendasar yang harus diselesaikan segera adalah masalah legalitas UMKM. Ia mengungkapkan bahwa lebih dari setengah pelaku UMKM di Samarinda belum memiliki badan hukum, yang berdampak pada akses terbatas terhadap bantuan modal, pembinaan, dan program pemerintah lainnya.

“Legalitas itu kunci utama. Tanpa itu, pemerintah tidak bisa menyalurkan bantuan, dan UMKM juga tidak bisa naik kelas,” jelasnya.

Karena itu, Iswandi mendorong Pemkot Samarinda untuk menyusun skema percepatan legalisasi UMKM, termasuk pendampingan teknis secara langsung kepada pelaku usaha.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD siap mendukung dari sisi regulasi dan penganggaran, selama pihak eksekutif mampu menjalankan eksekusi di lapangan.

“Dari DPRD, kami siap kawal dari segi anggaran dan kebijakan. Tapi dinas teknis harus proaktif, jangan tunggu bola. Ini harus dijalankan sebagai komitmen bersama,” pungkasnya.

(Ard/ADV DPRD Samarinda)