Lintasjejaring.com, TENGGARONG – Peringatan Hari Kartini di Kutai Kartanegara (Kukar) tidak berhenti pada seremoni. Diskusi publik yang digelar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar justru menyoroti persoalan nyata yang masih dihadapi perempuan, mulai dari ketimpangan peran hingga minimnya keterlibatan dalam pengambilan kebijakan.
Kegiatan bertajuk “Aksi Kartini Kukar: Dari Lokal untuk Pembangunan dan Perekonomian Daerah” itu mempertemukan mahasiswa, organisasi perempuan, dan legislatif dalam satu forum. Sejumlah narasumber hadir, di antaranya Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, Anggota Komisi IV Hamdiah, hingga perwakilan lembaga riset daerah dan organisasi perempuan.
Diskusi berkembang tidak hanya pada narasi emansipasi, tetapi juga mengarah pada realitas di lapangan yang dinilai masih jauh dari ideal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kukar, Renanda Kusuma Wardana, menyebutkan bahwa kegiatan tersebut dilatarbelakangi kondisi ketimpangan, yang masih dirasakan perempuan di daerah.
“Ini bukan sekadar kegiatan memperingati Kartini. Kami melihat masih ada ketidakadilan yang dialami perempuan, dan itu nyata,” ujarnya.
Ia juga menyinggung masih adanya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi di berbagai sektor, baik dalam ruang domestik maupun lingkungan kerja.
“Masalah kekerasan dan eksploitasi itu masih ada. Ini yang harus jadi perhatian bersama, bukan ditutup-tutupi,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, perempuan dinilai memiliki posisi strategis dalam mendorong ekonomi keluarga dan daerah. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya mendapatkan ruang dan dukungan yang memadai.
“Perempuan punya kapasitas, tapi belum sepenuhnya diberdayakan. Ini yang harus kita dorong bersama,” kata Renanda.
Dari sisi legislatif, Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Hamdiah, melihat diskusi ini sebagai momentum memperkuat sinergi antara DPRD dan generasi muda, khususnya perempuan.
“Forum seperti ini penting, karena kita bisa duduk bersama dan membahas bagaimana peran perempuan ke depan dalam pembangunan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kemandirian ekonomi perempuan menjadi kunci dalam memperkuat posisi mereka, baik di keluarga maupun di ruang publik.
“Perempuan harus berani mandiri. Banyak peluang usaha yang bisa dikembangkan, mulai dari kuliner, kerajinan, sampai sektor kreatif,” jelasnya.
Menurut Hamdiah, sektor-sektor tersebut memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga jika dikelola dengan baik.
Lebih jauh, ia juga menyoroti pentingnya membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan dalam pengambilan kebijakan, yang selama ini masih didominasi laki-laki.
Diskusi ini juga menjadi titik temu antara mahasiswa dan DPRD untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif.
Kesepakatan yang mengemuka, emansipasi perempuan tidak cukup berhenti pada simbol dan peringatan tahunan, melainkan harus diterjemahkan dalam kebijakan nyata yang berpihak.
“Perempuan punya kemampuan yang sama. Tinggal bagaimana kita membuka ruang dan memberikan kesempatan,” tandasnya.
(Kinka)
