LINTASJEJARING.COM, Nusantara – Megaproyek Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan progres yang signifikan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa ada sekitar 2.200 pekerja telah kembali dilibatkan dalam megaproyek pembangunan di IKN.
Basuki Hadimuljono selaku Kepala Otorita IKN menegaskan hal itu, bahwa setelah acara Nusantara International Partners Visit (NIPV) 2025, di IKN, Jum’at (15 Februari 2025). Menurutnya, PLT Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga telah mengecek, bahwa terdapat 2.200 tenaga konstruksi yang diperuntukkan pada Megaproyek perumahan di IKN yang bekerja.
Sebelumnya, sempat terjadi sebuah kesalahpahaman terkait anggaran, akan tetapi setelah adanya restrukturisasi, masalah tersebut telah diselesaikan dan para tenaga konstruksi akan kembali bekerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Memang Kemarin ada missunderstanding. Akan tetapi dengan adanya restrukturisasi anggaran, sudah kembali lagi, Terkait anggaran, Basuki menjelaskan, bahwa terdapat dua sumber anggaran pembangunan IKN, yaitu dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Otorita IKN. Jadi, anggaran untuk pembangunan IKN itu ada dua, satu di Kementerian PU dan satu lagi di OIKN,”jelasnya.
Kementerian PU bertugas untuk melanjutkan apa yang telah dikerjakan sebelumnya pada Tahap periode I periode 2022 – 2024, dengan anggaran tersisa Rp14,87 triliun. Sementara Otorita IKN sedang mengerjakan yang baru yakni Tahap II Periode 2025 – 2029 yakni menyelesaikan ekosistem legislatif dan yudikatif. Hal ini seiring dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa pada tahun 2028 nanti, IKN akan menjadi Ibu Kota Politik.
Otorita IKN sendiri memiliki tiga skema dalam pembiayaan untuk pembangunan IKN, yaitu yang bersumber dari APBN dan telah disetujui Presiden ada sebesar Rp48,8 Triliun.
Kemudian ada kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang akan dikerjakan untuk dapat mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan lainnya dengan nilai Rp60,93 triliun. Dan skema ketiga adalah investasi swasta murni untuk perkantoran dan lainnya sebesar Rp6,9 triliun.
“Jadi 3 skema pembiayaan ini yang akan kami lakukan di IKN” pungkasnya.
(Zull)
