Lintasjejaring.com, Penajam – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tidak hanya diarahkan untuk memperkuat produktivitas sektor perikanan. Pemerintah daerah juga mulai mematangkan standar pengelolaan limbah agar fasilitas yang dibangun di kawasan pesisir tidak menimbulkan persoalan lingkungan di kemudian hari. Kamis (29/10/2026).
Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU. Kedua perangkat daerah membahas kelengkapan dokumen lingkungan hingga persyaratan teknis pengolahan limbah yang harus dipenuhi sebelum fasilitas KNMP beroperasi.
Pembahasan berlangsung dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Wakil Bupati PPU, Rabu (28/10/2026). Sejumlah aspek menjadi perhatian, terutama pengendalian kualitas air limbah, sistem pembuangan ke badan air permukaan, serta kebutuhan air bersih untuk menunjang aktivitas kawasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Dinas Perikanan PPU, Andi Trasodhiharto, mengatakan pemenuhan persyaratan lingkungan merupakan bagian penting dari tahapan persiapan pembangunan KNMP. Setelah lokasi ditetapkan, pemerintah daerah perlu memastikan seluruh dokumen dan ketentuan teknis tersedia sesuai regulasi.
“Pembangunan KNMP ini bukan hanya tugas Dinas Perikanan saja, melainkan hasil kolaborasi dari seluruh SKPD di PPU,” ucap Andi.
Dalam koordinasi tersebut, pembahasan mencakup penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Persetujuan Teknis (Pertek), pemenuhan baku mutu air limbah, hingga mekanisme pembuangan limbah ke badan air permukaan.
Persyaratan itu menjadi perhatian karena kawasan KNMP nantinya dilengkapi berbagai fasilitas penunjang kegiatan perikanan. Aktivitas tersebut membutuhkan sistem pengelolaan limbah yang terencana agar tidak mengganggu kualitas lingkungan sekitar.
Pabrik Es Butuh Dukungan Air Bersih
Selain pengelolaan limbah, ketersediaan air bersih juga masuk dalam agenda pembahasan. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan operasional fasilitas pendukung, termasuk pabrik es yang disiapkan untuk menunjang aktivitas nelayan.
“Dalam rapat bersama DLH, kami membahas mengenai persetujuan teknis, pengelolaan baku mutu air limbah, sistem pembuangan air, hingga pemenuhan kebutuhan air bersih untuk operasional pabrik es,” ujarnya.
Andi menjelaskan, pembangunan fisik KNMP dialokasikan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pelaksanaannya berada di bawah tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari pemerintah pusat.
Sementara itu, pemerintah kabupaten memiliki peran dalam pengawasan, pemantauan, penyiapan lahan, serta pemenuhan dokumen teknis di lapangan melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).
“Karena kewenangannya terbagi antara pemerintah pusat dan daerah, koordinasi harus terus dilakukan agar seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing,” katanya.
Tiga Lokasi KNMP Disiapkan
Pada 2026, pembangunan KNMP di PPU dilaksanakan di tiga lokasi, yakni Kelurahan Nenang, Kelurahan Tanjung Tengah, dan Desa Api-Api. Ketiganya dipersiapkan sebagai kawasan pengembangan aktivitas nelayan dengan dukungan fasilitas penunjang sektor perikanan.
Andi memastikan kesiapan lahan di seluruh lokasi telah aman dan pengerjaan fisik berjalan sesuai target yang direncanakan.
Ia berharap kolaborasi ant perangkat daerah dapat memastikan pembangunan berjalan lancar sekaligus memenuhi ketentuan lingkungan.
“Dengan sinergi antar-SKPD, kami optimistis kawasan KNMP tidak hanya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan lokal, tetapi juga menjadi kawasan pesisir yang tertata rapi, modern, dan tetap menjaga kelestarian ekosistem perairan,” jelas Andi.
Melalui penyiapan standar lingkungan sejak tahap pembangunan, Pemkab PPU berharap KNMP dapat berkembang sebagai pusat kegiatan perikanan yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pesisir. Namun, manfaat tersebut tetap harus berjalan seiring dengan perlindungan sungai dan ekosistem perairan di sekitarnya.
(Mat/ADV)
