Pemkab Kukar Terus Koordinasi dengan PLN dan Kementerian ESDM Terkait Pemadaman Listrik

- Redaksi

Kamis, 29 Oktober 2026 - 16:50 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri.

Foto: Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri.

Lintasjejaring.com, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berkoordinasi dengan PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyikapi pemadaman listrik berulang di daerah tersebut. Kamis (29/10/2026).

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan komunikasi dilakukan untuk menyampaikan kendala kelistrikan sekaligus memperjuangkan kebutuhan masyarakat.

Aulia menjelaskan, pemerintah daerah berperan sebagai mitra dan tidak terlibat langsung dalam operasional PLN. Meski demikian, persoalan pemadaman tetap menjadi perhatian karena berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

“Kami hanya menjadi mitra dari pemerintah dan tidak terlibat langsung dalam proses operasional PLN itu sendiri,” jelas Aulia.

Ia mengatakan, Pemkab Kukar telah menyampaikan usulan pembangunan PLTU Mulut Tambang kepada Kementerian ESDM, khususnya bidang kelistrikan. Usulan itu didasarkan pada kemungkinan adanya keterbatasan atau kekurangan daya untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pembangunan di Kukar.

Menurut Aulia, usulan tersebut sudah disampaikan sebelum pemadaman berulang yang terjadi saat ini. Pemerintah daerah menilai ketersediaan daya perlu menjadi perhatian agar kebutuhan listrik masyarakat dapat terpenuhi.

“Apabila di Kukar terdapat keterbatasan atau kekurangan daya untuk pembangunan maupun kebutuhan listrik, kami mendorong pembangunan PLTU Mulut Tambang di Kabupaten Kukar,” ujarnya.

Selain menyampaikan usulan pembangunan pembangkit, Pemkab Kukar juga menyoroti kondisi pemadaman bergilir di Tabang. Aulia menyebut pemadaman di wilayah itu terjadi hampir setiap hari, meskipun terdapat aktivitas pertambangan batu bara berskala besar.

Baca Lainnya:  15 Napi Kabur Dari Polsek Samarinda Kota, Polisi Gelar Perburuan Besar-besaran Di Seantero Kota
Baca Lainnya:  Lampu Tumpuk di Murjani, Liliansyah : Ini Pemborosan dan Tidak Estetis

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus menyalurkan aspirasi warga melalui koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan.

Langkah tersebut menjadi upaya yang dapat dilakukan Pemkab Kukar untuk menyuarakan persoalan kelistrikan.

“Kami selalu berkoordinasi dengan PLN dan Kementerian ESDM, khususnya bidang kelistrikan, agar kondisi seperti ini tidak terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkasnya.

(Adv/Diskominfo Kukar)

Follow WhatsApp Channel lintasjejaring.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Minim Penerangan Jalan Jadi Aspirasi Warga Anggana, Camat Rokip: Wliayah Handil Terusan Masuk Prioritas
Kepala DPU Kukar, Perbaikan Turap Taman Musik Masuk Penganggaran 2027
Venue MTQH ke-46 Dimatangkan, Pemkab Kukar Libatkan EO Berpengalaman
Abdul Rasid Desak PLN Percepat Pemulihan Listrik dan Pertamina Tambah Kuota BBM Kukar
Pemadaman Listrik Ganggu Usaha Kecil, Akbar Haka Desak PLN Buka Penyebab Gangguan
DPRD Kukar Gandeng Dua Kampus untuk Perkuat Kajian Kebijakan Daerah
Rendi Dorong Pendapatan Pantai Tanah Merah Kembali Untuk Pengembangan Fasilitas
Kesbangpol Kukar Siapkan Komandan Upacara Hari Pahlawan, Paskibraka Terlibat Pengibaran Bendera

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 20:37 WITA

Minim Penerangan Jalan Jadi Aspirasi Warga Anggana, Camat Rokip: Wliayah Handil Terusan Masuk Prioritas

Selasa, 3 November 2026 - 20:02 WITA

Venue MTQH ke-46 Dimatangkan, Pemkab Kukar Libatkan EO Berpengalaman

Senin, 2 November 2026 - 21:20 WITA

Abdul Rasid Desak PLN Percepat Pemulihan Listrik dan Pertamina Tambah Kuota BBM Kukar

Senin, 2 November 2026 - 20:37 WITA

Pemadaman Listrik Ganggu Usaha Kecil, Akbar Haka Desak PLN Buka Penyebab Gangguan

Senin, 2 November 2026 - 19:58 WITA

DPRD Kukar Gandeng Dua Kampus untuk Perkuat Kajian Kebijakan Daerah

Berita Terbaru