Lintasjejaring.com, Jakarta – Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota penuh BRICS dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 di New Delhi, India, menjadi momentum penting bagi arah politik luar negeri Indonesia. Senin (14/09/2026).
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menilai kehadiran Indonesia dalam forum tersebut bukan sekadar agenda diplomasi. Sebaliknya, posisi itu menunjukkan langkah Indonesia dalam merespons perubahan peta kekuatan geopolitik dunia.
KTT BRICS ke-18 berlangsung di Bharat Mandapam, New Delhi. Pertemuan tersebut menghasilkan Deklarasi New Delhi pada 12 September 2026 dengan tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Teguh, momentum tersebut memiliki arti historis bagi Indonesia. Pasalnya, untuk pertama kalinya Indonesia mengikuti KTT BRICS sebagai anggota penuh.
Karena itu, Indonesia kini memiliki ruang yang lebih besar untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Pada saat yang sama, posisi tersebut dapat memperkuat suara negara-negara Global South dalam menghadapi perubahan tata ekonomi dunia.
BRICS dan Warisan Bandung 1955
Lebih lanjut, Teguh melihat keterlibatan Indonesia di BRICS memiliki hubungan erat dengan tradisi diplomasi yang lahir dari Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 di Bandung.
Menurutnya, semangat Bandung yang mengedepankan kesetaraan kedaulatan dan penolakan terhadap dominasi kekuatan besar kini menemukan ruang baru melalui kerja sama BRICS.
“Kehadiran Indonesia dalam forum strategis ini turut memperkuat gaung solidaritas Asia-Afrika yang berakar dari Semangat Bandung 1955. Prinsip kesetaraan kedaulatan dan penolakan terhadap hegemoni sepihak menemukan saluran institusional yang efektif melalui wadah kerja sama ekonomi berkembang seperti BRICS,” ujar Teguh.
Selain itu, dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta tersebut menilai perkembangan BRICS membuka peluang bagi negara berkembang untuk memperkuat posisi dalam menghadapi dominasi tata ekonomi global.
Oleh sebab itu, menurutnya keanggotaan Indonesia tidak cukup hanya menjadi simbol diplomatik. Indonesia perlu memanfaatkan forum tersebut untuk memperkuat kepentingan ekonomi, teknologi, pangan, energi, dan pembangunan nasional.
Reformasi Tata Kelola Global
Sementara itu, Teguh mengapresiasi sejumlah substansi dalam Deklarasi New Delhi. Salah satu agenda yang mendapat perhatian ialah dorongan reformasi terhadap lembaga multilateral dunia.
Dalam deklarasi tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional (IMF) menjadi bagian dari pembahasan mengenai reformasi tata kelola global.
Menurut Teguh, reformasi tersebut penting agar lembaga internasional lebih mencerminkan perubahan kekuatan ekonomi dunia. Dengan demikian, negara berkembang dapat memperoleh ruang representasi yang lebih proporsional dalam menentukan kebijakan global.
Selain reformasi kelembagaan, Deklarasi New Delhi juga menyoroti ketahanan rantai pasok global dan transformasi digital. Di sisi lain, ketahanan pangan serta transisi energi berkelanjutan turut menjadi agenda penting.
Bagi Teguh, isu tersebut memiliki kaitan langsung dengan kepentingan Indonesia. Sebab, penguasaan teknologi dan kemampuan membangun rantai pasok yang kuat akan menentukan ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik.
“Kolaborasi riset dan transfer teknologi hijau antarnegara anggota diupayakan untuk mengakselerasi target pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan kepentingan ekonomi domestik,” katanya.
LCS Buka Peluang Kurangi Ketergantungan
Selain isu teknologi dan energi, BRICS juga mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan bilateral atau Local Currency Settlement (LCS).
Menurut Teguh, langkah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya negara-negara anggota mengurangi kerentanan terhadap gejolak sistem keuangan global.
Bagi Indonesia, skema LCS juga membuka peluang untuk memperluas kerja sama perdagangan. Bahkan, kebijakan tersebut dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dominan dalam transaksi internasional.
Namun demikian, Indonesia tetap membutuhkan strategi yang matang. Setiap kerja sama harus mampu memberikan manfaat konkret bagi perekonomian nasional, bukan sekadar menghasilkan kesepakatan diplomatik.
Tantangan BRICS Justru Setelah KTT
Di balik optimisme terhadap hasil KTT New Delhi, Teguh mengingatkan bahwa tantangan terbesar BRICS justru muncul setelah pertemuan berakhir.
Sebab, berbagai komitmen dalam deklarasi harus segera diterjemahkan menjadi program dan kebijakan nyata. Tanpa langkah konkret, deklarasi berisiko hanya menjadi dokumen diplomatik tanpa dampak langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Teguh menilai India berhasil menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan menjembatani kepentingan negara-negara anggota yang memiliki latar belakang politik dan ekonomi berbeda.
Kemampuan tersebut menjadi modal penting bagi keberlanjutan BRICS. Meski begitu, soliditas kelompok tersebut pada akhirnya tetap bergantung pada kemampuan para anggota mengubah kesepakatan menjadi kerja sama nyata.
“Keterlibatan aktif Indonesia diharapkan mampu menjadi katalisator pengisi substansi kerja sama yang berpihak pada keadilan sosial global. Suara Indonesia akan memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang dalam menuntut tata ekonomi dunia yang lebih adil dan transparan,” tegas Teguh.
Indonesia Harus Ambil Peran
Dengan keanggotaan penuh di BRICS, Indonesia kini memiliki ruang diplomasi yang semakin luas. Karena itu, pemerintah perlu memanfaatkan posisi tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional sekaligus mendorong kerja sama yang memberikan manfaat nyata.
Di sisi lain, Indonesia juga perlu menjaga konsistensi politik luar negeri bebas dan aktif. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia dapat bekerja sama dengan berbagai kekuatan tanpa kehilangan ruang untuk menentukan kepentingan nasionalnya sendiri.
Pada akhirnya, Teguh melihat Deklarasi New Delhi sebagai sinyal semakin kuatnya tuntutan terhadap tata dunia multipolar. Negara-negara berkembang kini ingin memperoleh peran yang lebih besar dalam menentukan arah ekonomi dan politik global.
Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki modal sejarah sekaligus posisi strategis untuk memainkan peran lebih besar.
Semangat Bandung 1955 memberikan fondasi diplomasi Indonesia. Sementara itu, keanggotaan BRICS memberikan ruang baru untuk menerjemahkan semangat tersebut ke dalam kerja sama ekonomi dan geopolitik.
Dengan demikian, tantangan Indonesia bukan lagi sekadar memastikan kehadirannya dalam forum global. Lebih jauh, Indonesia harus mampu menggunakan posisi tersebut untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan mendorong terciptanya tata dunia yang lebih adil.
Penulis : Sull
Editor : Redaksi
