Lintasjejaring.com, Penajam – Pemerataan pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tidak hanya menyangkut ketersediaan ruang kelas, tetapi juga memastikan anak berkebutuhan khusus memperoleh akses belajar yang layak. Selasa, (01/09/2026)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU kini mendorong penguatan layanan pendidikan khusus melalui penambahan fasilitas Sekolah Luar Biasa (SLB), peningkatan kapasitas tenaga pendidik, hingga perbaikan berbagai sarana dan prasarana sekolah.
Langkah tersebut dibahas Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin saat bertemu Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Armin bersama jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU di Samarinda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Abdul Waris, kebutuhan pendidikan khusus di PPU masih cukup besar. Keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar yang memiliki kemampuan khusus menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian pemerintah.
“SLB ini menjadi salah satu layanan yang perlu kita perhatikan. Masih banyak anak-anak kita yang kebutuhannya belum terpenuhi,” kata Abdul Waris.
Ia menilai penyediaan fasilitas saja tidak cukup. Penguatan kualitas tenaga pendidik juga menjadi bagian penting agar pelayanan kepada peserta didik berkebutuhan khusus dapat berjalan maksimal.
“Karena itu, kita perlu memperkuat tenaga pendidik sekaligus sarana pendukungnya. Jangan sampai fasilitas ada, tetapi tenaga yang menangani belum cukup,” ujarnya.
Salah satu opsi yang dibahas bersama Pemerintah Provinsi Kaltim adalah penambahan ruang belajar SLB. Pemkab PPU berharap penambahan fasilitas tersebut dapat memperluas daya tampung sekaligus mendekatkan akses pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus di berbagai wilayah.
“Penambahan ruang belajar ini penting supaya akses pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus bisa semakin luas,” jelasnya.
Abdul Waris menyebut persoalan jarak juga menjadi perhatian. Anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan daerah dapat menghadapi kendala ketika fasilitas pendidikan khusus belum tersedia secara memadai di wilayahnya.
“Kita ingin anak-anak yang berada jauh dari pusat pemerintahan tetap mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama. Jangan karena persoalan jarak kemudian mereka tidak mendapatkan layanan yang dibutuhkan,” tegasnya.
Pembahasan dengan pemerintah provinsi kemudian diperluas pada kebutuhan infrastruktur pendidikan secara umum. Pemkab PPU menyampaikan sejumlah kebutuhan mulai pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi gedung sekolah hingga pemenuhan sarana pendukung proses pembelajaran.
“Kebutuhan pendidikan kita cukup banyak. Ada ruang kelas yang perlu dibangun, ada sekolah yang membutuhkan rehabilitasi, kemudian perlengkapan dan fasilitas pembelajaran juga harus diperhatikan,” ungkap Abdul Waris.
Salah satu pembangunan sekolah jenjang SMA di PPU bahkan telah mendapatkan dukungan anggaran sekitar Rp8 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk membangun sejumlah fasilitas pendidikan, termasuk ruang pembelajaran, laboratorium dan lapangan sekolah.
“Untuk salah satu pembangunan SMA, sudah ada dukungan sekitar Rp8 miliar. Ini tentu harus kita manfaatkan dengan baik untuk mendukung fasilitas sekolah,” katanya.
Abdul Waris berharap dukungan pemerintah provinsi tidak berhenti pada satu sekolah. Menurutnya, masih terdapat sejumlah satuan pendidikan lain yang membutuhkan pembangunan maupun rehabilitasi.
“Kita berharap perhatian seperti ini bisa berlanjut ke sekolah-sekolah lainnya. Masih ada kebutuhan yang harus kita perjuangkan,” ujarnya.
Ia memastikan Pemkab PPU akan terus menyampaikan usulan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim berdasarkan kondisi dan kebutuhan sekolah di lapangan.
“Kita akan terus berkomunikasi dan mengusulkan kebutuhan pendidikan yang ada di PPU. Apa yang memang menjadi kebutuhan sekolah akan kita sampaikan,” lanjutnya.
Abdul Waris juga meminta perangkat daerah terkait tidak bersikap pasif setelah proposal disampaikan. Setiap usulan, kata dia, harus dikawal melalui komunikasi dan koordinasi lanjutan.
“Kalau kita sudah membuka komunikasi dan ada peluang untuk mendapatkan bantuan, harus ditindaklanjuti. Jangan hanya mengusulkan kemudian diam. Harus aktif berkomunikasi, mengawal proposal, dan memastikan kebutuhan sekolah di PPU benar-benar mendapat perhatian,” sambung Abdul Waris.
Selain pembangunan dan rehabilitasi sekolah, audiensi tersebut turut membahas pengadaan perlengkapan pendidikan, fasilitas pendukung pembelajaran serta pemanfaatan asrama sekolah yang telah selesai direhabilitasi.
Menurut Abdul Waris, sinergi antara Pemkab PPU dan Pemerintah Provinsi Kaltim menjadi bagian penting dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan pendidikan di daerah.
“Pendidikan ini tidak bisa kita kerjakan sendiri. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah provinsi harus terus diperkuat,” katanya.
Ia menegaskan perhatian terhadap pendidikan juga harus mencakup seluruh kelompok peserta didik, termasuk anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus.
“Intinya kita ingin memastikan anak-anak PPU mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Pemerintah kabupaten akan terus berkoordinasi dengan provinsi, termasuk mengawal setiap usulan yang kita sampaikan,” lanjutnya.
Penguatan layanan pendidikan tersebut dinilai semakin strategis karena PPU berada di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertumbuhan kawasan di sekitar IKN membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memiliki akses pendidikan memadai.
Karena itu, pemerataan fasilitas sekolah, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan penguatan layanan bagi anak berkebutuhan khusus menjadi bagian dari upaya Pemkab PPU menyiapkan kualitas sumber daya manusia di tengah perkembangan wilayah.
Penulis : Sultan
Editor : Redaksi
