Lintasjejaring.com, Penajam – Tekanan musim kemarau terhadap sektor pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai meningkat. Hingga Agustus 2026, Dinas Pertanian PPU mencatat akumulasi 223 hektare lahan sawah terdampak kekeringan. Senin (31/8/2026)
Ancaman tersebut datang ketika kondisi iklim nasional dan Kalimantan Timur masih berada dalam periode kering. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut El Nino telah berada pada kategori sangat kuat, sementara puncaknya diperkirakan berlangsung pada September hingga Oktober 2026. Kondisi itu membuat pemerintah daerah harus bekerja lebih cepat untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus mengantisipasi kemungkinan terganggunya pasokan pangan.
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten PPU, Gunawan, mengatakan kekeringan menjadi tantangan baru setelah produksi pertanian daerah menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mempertahankan tren positif produksi di tengah ancaman El Nino saat ini tidaklah mudah. Potensi penurunan produksi pada 2026 sangat nyata jika kita tidak segera mengambil langkah strategis di lapangan,” kata Gunawan.
Berdasarkan data Dinas Pertanian PPU, luas Lahan Baku Sawah (LBS) di daerah tersebut kini sekitar 7.508 hektare. Dari luasan itu, kekeringan mulai memberikan tekanan sejak Juli 2026.
Pada Juli, sekitar 204 hektare lahan pertanian sempat terancam kekeringan. Kondisi tanaman kemudian terbantu oleh curah hujan yang cukup tinggi pada awal Agustus.
“Beruntung, curah hujan tinggi pada awal Agustus berhasil menyelamatkan tanaman warga hingga masa panen,” ujar Gunawan.
Namun, kondisi kembali berubah memasuki pertengahan Agustus. Laporan lapangan menunjukkan kekeringan kembali berdampak terhadap 19 hektare lahan pertanian yang tersebar di tiga kecamatan.
Akumulasi dampak tersebut membuat total lahan sawah yang terdampak kekeringan selama Juli-Agustus mencapai 223 hektare.
Gunawan mengatakan angka tersebut menjadi peringatan agar penanganan tidak dilakukan setelah tanaman mengalami kerusakan. Menurutnya, pemetaan kondisi lahan dan pendampingan petani harus dilakukan sejak awal.
“Kita harus melihat titik-titik yang mulai mengalami kekurangan air dan segera menentukan langkah penanganannya. Jangan sampai menunggu tanaman sudah rusak baru kita bergerak,” katanya.
Langkah antisipasi kemudian diperkuat melalui koordinasi Dinas Pertanian dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Petugas diminta memetakan lokasi yang mengalami tekanan kekeringan sekaligus menyampaikan kondisi terkini kepada pemerintah.
“Peran PPL sangat vital sebagai pendamping warga di lapangan. Mereka yang mengetahui kondisi petani dan lahan secara langsung,” ungkap Gunawan.
Penanganan kekeringan di PPU juga berlangsung dalam konteks persoalan yang lebih luas di Kalimantan Timur. Pemerintah provinsi telah mengerahkan lebih dari 300 pompa portabel untuk membantu menjaga lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan air.
Pompa tersebut disebar secara dinamis mengikuti kebutuhan di lapangan, termasuk kawasan persawahan tadah hujan di PPU, Paser dan Kutai Timur.
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim Fahmi Himawan sebelumnya mengatakan peralatan tersebut akan dipindahkan sesuai kebutuhan agar penanganan tidak terpusat hanya pada satu lokasi.
“Pompa kami gerakkan sesuai kebutuhan. Kalau satu lokasi sudah tertangani, alat bisa langsung kami pindahkan ke lokasi lain yang membutuhkan,” kata Fahmi.
Data tersebut menjadi penting bagi PPU karena sebagian lahan pertaniannya masih bergantung pada sistem pengairan yang sensitif terhadap perubahan curah hujan.
Dinas Pertanian PPU sendiri sejak awal musim kemarau telah mendorong langkah mitigasi, termasuk percepatan tanam dan penggunaan varietas padi yang lebih tahan terhadap kekeringan serta kondisi tanah dengan tingkat keasaman tinggi.
Gunawan mengatakan selain menjaga sawah, pemerintah juga mendorong masyarakat memperkuat ketahanan pangan dari lingkungan tempat tinggal.
Warga diarahkan memanfaatkan pekarangan rumah, menggunakan pot sebagai media tanam dan mengembangkan Gerakan Menanam Aneka Sayuran.
“Pola tanam mandiri dengan teknologi sederhana ini bisa membantu menghasilkan panen secara kontinu tanpa sepenuhnya bergantung pada siklus musim tanam konvensional,” jelasnya.
Strategi tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan Surat Edaran Bupati PPU mengenai Gerakan Tanam Cabai dan Pemanfaatan Pekarangan.
Menurut Gunawan, produksi pangan dari pekarangan dapat menjadi penyangga ketika produksi dari lahan pertanian menghadapi tekanan akibat kondisi cuaca.
“Dengan keterlibatan PPL dan kesadaran masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan, pola produksi antarbulan bisa tetap seimbang. Harapannya tidak terjadi pasokan yang timpang maupun kelangkaan komoditas di pasar,” lanjut Gunawan.
Ancaman kekeringan di PPU juga terlihat dari sektor air bersih. Pada 19 Agustus 2026, BPBD PPU mendistribusikan 62 ribu liter air bersih ke Desa Karang Jinawi, Kecamatan Sepaku, untuk memenuhi kebutuhan warga di delapan RT.
Distribusi tersebut menyasar penampungan warga hingga sejumlah fasilitas publik. Kondisi ini menunjukkan tekanan musim kemarau tidak hanya berdampak terhadap lahan pertanian, tetapi juga mulai memengaruhi kebutuhan dasar masyarakat di sejumlah wilayah PPU.
Sementara itu, BMKG memproyeksikan kondisi kering masih menjadi perhatian memasuki awal September. Dalam prakiraan terbaru periode 1–6 September, BMKG menyebut cuaca panas dan kering masih mendominasi meski hujan lokal tetap berpeluang terjadi di sejumlah wilayah.
Dengan puncak El Nino yang diperkirakan berlangsung September-Oktober, tekanan terhadap sektor pertanian PPU berpotensi belum berakhir.
Karena itu, penguatan sistem pengairan, penggunaan varietas tahan kekeringan, optimalisasi pompa, pemantauan lahan oleh PPL hingga pemanfaatan pekarangan menjadi langkah penting untuk menjaga produksi pangan daerah.
Gunawan menegaskan seluruh langkah tersebut perlu dilakukan secara bersama-sama agar kekeringan tidak berkembang menjadi persoalan produksi pangan yang lebih besar.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga produksi tetap berjalan. Pemerintah, PPL dan masyarakat harus bergerak bersama menghadapi kondisi ini,” pungkasnya.
Penulis : Zull
Editor : Redaksi
