Lintasjejaring.com, Jakarta – Jaringan GUSDURian menyampaikan duka cita, dan simpati mendalam, kepada para korban kekerasan dalam penanganan aksi demonstrasi, yang terjadi beberapa hari terakhir.
Mereka menilai ekskalasi kekerasan aparat, dipicu oleh kebijakan pemerintah dan DPR, yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Dalam pernyataannya, GUSDURian juga menyoroti berbagai faktor pemicu protes, mulai dari kenaikan pajak, tunjangan DPR, praktik rangkap jabatan, hingga merajalelanya korupsi. Situasi ini, menurut mereka, makin memperburuk penderitaan masyarakat, yang sedang menghadapi PHK massal, pengangguran tinggi, dan lonjakan harga kebutuhan pokok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tujuh Tuntutan GUSDURian
Menyikapi kondisi tersebut, Jaringan GUSDURian menyampaikan 7 tuntutan:
1. Mendesak Presiden menghentikan represi aparat dalam menangani demonstrasi.
2. Menuntut Presiden melakukan reformasi Polri dan mencopot Kapolri akibat tindak kekerasan yang berulang.
3. Menuntut pencabutan berbagai fasilitas dan tunjangan pejabat pemerintah maupun DPR yang memicu kemarahan publik.
4. Mendesak DPR memastikan kebijakan negara berpihak pada kepentingan rakyat.
5. Menuntut pemerintah menegakkan rule of law dan memberantas korupsi yang semakin vulgar dan brutal.
6. Mendorong lembaga negara independen menjalankan fungsi pengawasan untuk menjamin perlindungan hak konstitusional warga.
7. Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil melakukan konsolidasi gerakan demi menjaga prinsip-prinsip demokrasi substantif.
Pernyataan ini, menambah daftar tekanan dari kalangan masyarakat sipil, akademisi, hingga organisasi keagamaan, yang menuntut perubahan arah kebijakan pemerintah, serta penghentian pendekatan represif terhadap warga.
(Sean)
