Lintasjejaring.com, Samarinda — Kekurangan guru bukan lagi persoalan eksklusif wilayah terpencil. Kota Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur, kini menghadapi masalah yang sama, memicu kekhawatiran akan kesiapan perencanaan pendidikan jangka panjang di kawasan perkotaan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyebut tren kekurangan guru kian mengkhawatirkan. Setiap tahun, puluhan tenaga pendidik memasuki masa pensiun, namun proses pengisian formasi baru berjalan lambat dan tak sebanding dengan kebutuhan di lapangan.
“Kalau Samarinda, yang notabene kota besar, saja kekurangan guru, berarti ada yang keliru dalam perencanaan. Kita sedang bicara masa depan pendidikan, bukan sekadar angka formasi,” ujar Novan, Jumat (1/8/25).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Novan menegaskan, penyelesaian masalah ini tak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan. Peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) juga krusial dalam memastikan proses rekrutmen tepat sasaran.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan riil dan kebijakan rekrutmen, karena hal ini bisa menggerus kualitas pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin, mengakui persoalan serupa.
Menurutnya, kekurangan guru terjadi di hampir semua jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga menengah.
“Kami rutin memetakan kebutuhan tenaga pendidik dan menyampaikannya secara resmi. Namun, kewenangan pengisian formasi kini berada di pemerintah provinsi melalui BPSDM,” jelas Asli.
Disdikbud, lanjutnya, tetap mengusulkan formasi guru setiap tahun, tetapi proses seleksi dan penempatan berada di luar kendali mereka.
Baik DPRD maupun Disdikbud sepakat, solusi jangka panjang harus segera dirumuskan. Fokusnya tak hanya menutup kekosongan sementara, tetapi juga memastikan kualitas guru terjaga.
“Tanpa strategi yang terstruktur dan kolaborasi antarinstansi, Samarinda bisa terus terjebak dalam krisis pendidikan. Kita perlu membangun sistem yang memprioritaskan kualitas SDM guru demi masa depan pendidikan yang berkelanjutan,” tutup Asli.
(Ard/ADV DPRD Samarinda)
