Lintasjejaring.com, Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, menyoroti kesenjangan alokasi anggaran pembangunan pendidikan di Kota Samarinda. Anhar menilai terjadi ketidakadilan distribusi dana, terutama antara wilayah pusat kota dengan kawasan pinggiran seperti Kecamatan Palaran.
Anhar menyampaikan bahwa untuk tahun anggaran 2025, total dana pembangunan fisik sekolah mencapai Rp317 miliar.
Namun dari jumlah tersebut, Kecamatan Palaran hanya memperoleh sekitar Rp10 miliar yang diperuntukkan bagi pembangunan satu sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai angka tersebut tidak proporsional, terutama jika dibandingkan dengan besarnya kebutuhan infrastruktur pendidikan di daerah pinggiran.
“Realitas ini menunjukkan adanya ketimpangan yang perlu segera diperbaiki. Sebagian besar anggaran justru terserap oleh sekolah-sekolah di kawasan strategis kota, sementara sekolah di pinggiran masih tertinggal dari sisi fasilitas,” ujar Anhar, Sabtu (21/6/2025).
Data dari Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa beberapa sekolah di pusat kota bahkan mendapatkan alokasi hingga puluhan miliar rupiah.
Hal ini, menurut Anhar, mencerminkan pola distribusi anggaran yang tidak berpihak kepada daerah-daerah yang justru sangat membutuhkan intervensi.
Ia mencontohkan kondisi SMP Negeri 50 yang berada di pinggiran kota. Sekolah tersebut masih mengalami keterbatasan sarana dan prasarana, jauh tertinggal jika dibandingkan dengan sekolah seperti SMP Negeri 16 yang mendapatkan dukungan besar dari segi anggaran.
“Gedung belum memadai, fasilitas terbatas, dan mutu layanan pendidikan juga terdampak. Kalau kualitas pendidikan tidak merata, maka akses dan keadilan dalam dunia pendidikan pun jadi masalah,” jelasnya.
Selain itu, Anhar menilai ketimpangan infrastruktur juga berdampak langsung pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Karena minimnya sekolah berkualitas di daerah pinggiran, banyak orang tua memilih mendaftarkan anak mereka ke sekolah-sekolah favorit yang lebih lengkap fasilitasnya, meski jaraknya jauh dari rumah.
“Seandainya kualitas sekolah di semua wilayah setara, tentu tidak akan muncul fenomena orang tua memaksakan anak sekolah jauh. Tapi karena pilihannya terbatas, akhirnya setiap tahun selalu timbul polemik saat PPDB,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Samarinda mulai menyusun strategi distribusi anggaran yang lebih adil dan proporsional.
“Tujuannya agar pembangunan pendidikan berjalan merata dan seluruh wilayah di Kota Samarinda dapat menikmati kualitas pendidikan yang setara,” tandasnya.
(Ard/ADV DPRD Samarinda)
