Pemkab PPU dan Kejari Luncurkan “Jaksa Garda Desa” untuk Perkuat Hukum di Tingkat Desa

- Redaksi

Kamis, 15 Mei 2025 - 19:20 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Sekda PPU Tohar, Kajari PPU Faisal Arifuddin, dan para kepala desa berfoto bersama usai peluncuran program “Jaksa Garda Desa” di Desa Babulu Darat.

Foto: Sekda PPU Tohar, Kajari PPU Faisal Arifuddin, dan para kepala desa berfoto bersama usai peluncuran program “Jaksa Garda Desa” di Desa Babulu Darat.

Lintasjejaring.com, Penajam – Komitmen Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam memperkuat tata kelola desa kini semakin nyata lewat kolaborasi strategis bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) PPU.

Pada Kamis, (15/5/2025), program bertajuk “Jaksa Garda Desa” atau disingkat “Jaga Desa” resmi diperkenalkan kepada publik di Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu.

Program ini hadir sebagai langkah proaktif untuk memperkuat struktur kelembagaan desa, membekali perangkat desa dengan pemahaman hukum, serta mendorong terciptanya pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab.

Peluncuran program tersebut disambut antusias oleh para kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga jajaran perangkat desa dari berbagai wilayah di PPU.

Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, yang hadir langsung di lokasi, menekankan bahwa pemahaman aspek hukum menjadi fondasi penting dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa.

“’Jaga Desa’ bukan hanya program pendampingan, tapi bentuk nyata dukungan agar pemerintah desa bisa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, khususnya dalam menerapkan aturan dan mengelola keuangan secara transparan,” ujar Tohar.

Baca Juga:  Antisipasi Kebakaran, DPKP PPU Imbau Siskamling dan Patroli Diaktifkan

Ia juga menyoroti pentingnya kegiatan edukatif seperti “Jaksa Menyapa” yang akan digelar dalam rangkaian program ini.

Menurutnya, ini menjadi ruang strategis untuk menambah wawasan hukum aparatur desa.

Selain itu, ia mengingatkan perlunya pengelolaan aset pertanahan desa yang tertib untuk menghindari konflik hukum di kemudian hari.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri PPU, Faisal Arifuddin, menjelaskan bahwa program ini merupakan implementasi dari Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2023.

Program “Jaksa Garda Desa” akan mencakup pendampingan, asistensi, serta penyuluhan hukum yang menyasar pengelolaan keuangan desa secara akuntabel.

Baca Juga:  Gerakan Tanam Padi PM AAS Dimulai, Mudyat Noor Tekankan Kesiapan Lahan PPU

“Harapannya, program ini bisa mempererat sinergi antara desa, pemerintah daerah, dan penegak hukum untuk meminimalisir potensi pelanggaran serta membangun budaya sadar hukum di masyarakat,” terang Kajari Faisal.

Di akhir sambutannya, Sekda Tohar mengungkapkan harapannya agar program ini benar-benar memberi dampak positif bagi pemerintahan desa di seluruh PPU.

“Kami yakin, lewat inisiatif seperti ini, citra pemerintahan desa yang transparan, berintegritas, dan terpercaya akan semakin kuat,” pungkasnya. (Adv)

Follow WhatsApp Channel lintasjejaring.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jangan Asal Buang Obat Kedaluwarsa, Dinkes PPU Dorong Edukasi Masyarakat
Cegah Obat Terbuang, Dinkes PPU Perkuat Koordinasi Stok dengan Paser dan Balikpapan
Cegah Obat Kedaluwarsa, Dinkes PPU Perkuat Pengawasan Stok hingga Fasilitas Kesehatan
Sinkronisasi Data Penduduk Jadi Kunci Ketepatan Distribusi Obat Program di PPU
Cegah Pemborosan Stok Obat, Dinkes PPU Validasi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan
Dinkes PPU Atur Pemusnahan Obat Kedaluwarsa, Cegah Penyalahgunaan dan Pencemaran
BPBD PPU Terima Rp175 Juta, Tagihan Operasional Karhutla Jadi Prioritas
Dexlite Rp25.700 per Liter, DLH PPU Pangkas Armada Truk Sampah demi Efisiensi

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:58 WITA

Jangan Asal Buang Obat Kedaluwarsa, Dinkes PPU Dorong Edukasi Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:50 WITA

Cegah Obat Terbuang, Dinkes PPU Perkuat Koordinasi Stok dengan Paser dan Balikpapan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:40 WITA

Cegah Obat Kedaluwarsa, Dinkes PPU Perkuat Pengawasan Stok hingga Fasilitas Kesehatan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:59 WITA

Sinkronisasi Data Penduduk Jadi Kunci Ketepatan Distribusi Obat Program di PPU

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:54 WITA

Cegah Pemborosan Stok Obat, Dinkes PPU Validasi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Berita Terbaru